Sabtu, 21/11/2020 12:41 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Keterlibatan pihak TNI dalam pencopotan baliho Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab berpotensi maladministrasi.
Hal itu sebagaimana diutarakan Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya kepada wartawan, Sabtu (21/11).
"Soal banyak baliho itu melanggar atau tidak, itu urusan Pemprov, dalam hal ini DKI. Tapi soal itu saya tidak tahu persis. Namun, jika TNI sampai turun tangan, ya ini ada maladministrasi namanya. Satpol PP tidak berdaya untuk menertibkan itu sampai TNI jadi turun tangan. Dan itu disampaikan sendiri oleh Pangdam Jaya," jelasnya.
Wakil Ketua Baleg DPR RI ini juga mengungkapkan, ada yang salah dalam kota tersebut, jika memang pencopotan baliho dilakukan TNI.
Benny Harman Ingin RUU Masyarakat Adat Akhiri Pendekatan Keamanan
Komisi X DPR Dorong BRIN Maksimalkan Pendanaan Riset dari Luar Negeri
Sari Yuliati: Groundbreaking Masela Tonggak Baru Kedaulatan Energi Nasional
"Administrasi publik jadi dikangkangi oleh politik jadinya. Ini tentu tidak baik dan tidak ideal dalam kehidupan bersama, di ruang yang bernama kota," kata Willy.
"Kan kalau dalam filsafat politik itu, kota adalah ruang yang penuh keadaban. Nah, kalau di suatu kota, TNI sampai turun tangan, berarti ada masalah dengan kota itu," sambungnya.
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman angkat bicara soal viralnya video yang menunjukkan baliho bergambar wajah Habib Rizieq Syihab diturunkan orang berseragam loreng. Mayjen Dudung menyatakan penurunan baliho itu atas perintahnya.
Dudung mengatakan semua pihak harus taat terhadap hukum yang ada di Indonesia. Bahkan, Dudung menyebut, apabila FPI tidak taat terhadap hukum, bisa dibubarkan.