Senin, 26/10/2020 06:46 WIB
Paris, Jurnas.com - Beberapa asosiasi perdagangan Arab mengemakan untuk boikot produk Prancis. Aksi tersebut muncul setelah Presiden Emmanuel Macron mengkritik muslim dan penerbitan ulang karikatur Nabi Muhammad.
Awal bulan ini, Macron berjanji untuk melawan "separatisme Islam", yang menurutnya mengancam mengambil kendali di beberapa komunitas Muslim di seluruh Prancis.
Macron juga menggambarkan Islam sebagai agama "dalam krisis" di seluruh dunia dan mengatakan pemerintah akan mengajukan rancangan undang-undang pada Desember untuk memperkuat undang-undang 1905 yang secara resmi memisahkan gereja dan negara di Prancis.
Kritikan dan dukungannya terhadap majalah satire Prancis, Charlie Hebdo, yang menerbitkan karikatur Nabi Muhammad, menyebabkan kampanye media sosial yang menyerukan boikot produk Prancis dari supermarket di negara-negara Arab dan Turki.
Komisi I DPR: Pemerintah Perlu Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Menteri Luar Negeri Iran Meremehkan Tetapi Tetap Selidiki Serangan Pesawat Tak Berawak
Pertamina Tidak Bergantung dengan BBM dari Timur Tengah
Tagar seperti #BoycottFrenchProducts dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab #ExceptGodsMessenger menjadi trending di berbagai negara termasuk Kuwait, Qatar, Palestina, Mesir, Aljazair, Yordania, Arab Saudi, dan Turki.
Di Kuwait, ketua dan anggota dewan direksi Perkumpulan Koperasi Al-Naeem memutuskan untuk memboikot semua produk Prancis dan mengeluarkannya dari rak supermarket.
Asosiasi Dahiyat al-Thuhr mengambil langkah yang sama. "Berdasarkan posisi Presiden Macron dan dukungannya terhadap kartun ofensif terhadap nabi tercinta kami, kami memutuskan mencabut semua produk Prancis dari pasar dan cabang sampai pemberitahuan lebih lanjut."
Di Qatar, perusahaan Wajbah Dairy mengumumkan boikot produk Prancis dan berjanji untuk memberikan alternatif, menurut akun Twitter mereka.
Al Meera Consumer Goods Company, sebuah perusahaan saham gabungan Qatar, mengumumkan di Twitter, "Kami telah segera menarik produk Prancis dari rak kami hingga pemberitahuan lebih lanjut."
"Kami menegaskan bahwa sebagai perusahaan nasional, kami bekerja sesuai dengan visi yang sejalan dengan agama kami yang benar, adat istiadat dan tradisi kami yang mapan, dan dengan cara yang melayani negara dan keyakinan kami serta memenuhi aspirasi pelanggan kami."
Universitas Qatar juga bergabung dalam kampanye tersebut. Pemerintahannya telah menunda acara Pekan Budaya Prancis tanpa batas waktu, dengan alasan "penyalahgunaan Islam yang disengaja dan simbol-simbolnya".
Dalam sebuah pernyataan di Twitter, universitas mengatakan prasangka apa pun terhadap keyakinan, kesucian, dan simbol Islam sama sekali tidak dapat diterima, karena pelanggaran ini merusak nilai-nilai kemanusiaan universal dan prinsip-prinsip moral tertinggi yang sangat dihormati masyarakat kontemporer.
Dewan Kerjasama Teluk (GCC) menggambarkan pernyataan Macron sebagai tidak bertanggung jawab, dan mengatakan pernyataan tersebut bertujuan untuk menyebarkan budaya kebencian di antara masyarakat.
"Pada saat upaya harus diarahkan untuk mempromosikan budaya, toleransi dan dialog antara budaya dan agama, pernyataan yang ditolak dan seruan untuk menerbitkan gambar menghina Nabi Muhammad, semoga berkah dan damai besertanya diterbitkan," kata sekretaris jenderal dewan, Nayef al-Hajraf.
Al-Hajraf meminta para pemimpin dunia, pemikir dan pemimpin opini untuk menolak pidato kebencian dan penghinaan terhadap agama dan simbol-simbol mereka, dan untuk menghormati perasaan umat Islam, alih-alih menjadi tawanan Islamofobia.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Kuwait memperingatkan terhadap dukungan dari pelanggaran dan kebijakan diskriminatif yang menghubungkan Islam dengan terorisme, dengan mengatakan itu mewakili pemalsuan realitas, menghina ajaran Islam, dan menyinggung perasaan Muslim di seluruh dunia.
Pada Jumat (23/10), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengutuk apa yang dikatakannya sebagai serangan berkelanjutan Prancis terhadap Muslim dengan menghina simbol-simbol agama.
Sekretariat organisasi yang berbasis di Jeddah itu mengatakan terkejut dengan retorika politik resmi yang dikeluarkan beberapa pejabat Prancis yang menyinggung hubungan Prancis-Islam dan memicu perasaan kebencian atas perolehan partai politik. (Aljazeera)