Rabu, 28/09/2016 23:27 WIB
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kesulitan mengusut potensi politik uang yang mungkin terjadi di Pilkada Serentak yang digelar tahun 2017.
"Sulitnya KPK itu kan saat ini belum bisa masuk di sektor swasta. Kalau (calonnya) bukan penyelenggara negara kan repot," ucap Agus di Puri Imperium Office Plaza, Kuningan, Jakarta, Rabu (28/9/2016).
Selama ini KPK bisa melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi dan menjerat swasta karena melibatkan penyelenggara negara juga. Hal yang berbeda tentunya dalam pagelaran Pilkada serentak ini.
Meski begitu, lanjut Agus, saat ini sejumlah penegak hukum tengah menggodok aturan tentang penjeratan koorporasi. Sehingga dengan aturan itu nantinya bisa mengusut pihak swasta dan koorporasi secara leluasa.
DPR Dorong Peningkatan Anggaran di Ditjen PSDKP Cegah Illegal Fishing
Cegah Salah Sasaran, Pemerintah Diminta Segera Benahi Distribusi KIP Kuliah
Sekjen DPR Imbau Pegawai Setjen Optimalkan Fasilitas Taspen dan Tapera
"Makanya, mudah-mudahan nanti segera bisa kita lakukan," ucap Agus.
Keyword : KPK Ketua Agus Rahardjo