Jum'at, 04/09/2020 10:24 WIB
Seoul, Jurnas.com - Perdana Menteri Korea Selatan, Chung Sye-kyun mengatakan, dokter Korea Selatan setuju mengakhiri pemogokan yang sudah berlangsung dua minggu, di tengah gelombang baru infeksi virus corona (COVID-19).
Sekitar 16.000 dokter magang dan residen mogok sejak 21 Agustus. Dokter peserta pelatihan adalah tulang punggung layanan perawatan kesehatan di ruang gawat darurat dan unit perawatan intensif, dan menjadi sukarelawan di stasiun pengujian sementara.
Para dokter menentang proposal reformasi, yang mencakup peningkatan jumlah dokter, membangun sekolah kedokteran umum, mengizinkan asuransi negara untuk menanggung lebih banyak pengobatan oriental, dan memperluas telemedicine.
Pemerintah mengatakan inisiatif tersebut dapat membantu menangani krisis kesehatan seperti COVID-19 dengan lebih baik, tetapi para dokter berpendapat itu hanya akan memperdalam konsentrasi dokter di kota-kota tanpa memperbaiki infrastruktur medis yang buruk dan kondisi kerja di provinsi pedesaan.
BKSAP DPR Minta Korsel Permudah Pembuatan Visa bagi Masyarakat Indonesia
Oposisi Korea Selatan Bersiap Raih Kemenangan Besar dalam Pemilihan Legislatif
Sekretaris Jenderal MPR Menerima Kunjungan Sekretariat Parlemen Korea Selatan
Chung mengatakan pemerintah, partai yang berkuasa dan Asosiasi Medis Korea yang mewakili industri tersebut sudah mencapai kompromi dramatis setelah negosiasi yang panjang.
"Saya berharap mereka akan menandatangani kesepakatan hari ini dan para dokter akan segera kembali ke tempat mereka," kata Chung dalam pertemuan.
Seorang juru bicara Asosiasi Medis Korea mengatakan sebuah acara untuk menandatangani kesepakatan diharapkan tetapi tidak ada yang final sampai itu benar-benar terjadi.
Kantor berita Yonhap melaporkan, Kementerian Kesehatan Korea Selatan setuju menghentikan untuk meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran dan membuka sekolah baru dan akan meninjau kembali masalah dengan industri setelah wabah COVID-19 stabil.
Kementerian mengeluarkan perintah kembali bekerja untuk para dokter dan mengajukan pengaduan polisi terhadap beberapa pemimpin. Pasalnya, aksi itu menyebabkan gangguan di klinik dan memperburuk kekurangan tempat tidur bahkan saat berjuang dengan kebangkitan kasus COVID-19.
Pada Jumat (4/9), Korea Selatan melaporkan 198 kasus baru, meningkatkan total menjadi 20.842 dengan 331 kematian.