Rabu, 02/09/2020 19:38 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin angkat bicara soal rencana Cina membangun pangkalan militer di wilayah Indonesia.
Politikus PDI Perjuangan ini menilai ada beberapa hal yang harus dipahami.
"Pertama, pemberitaan tersebut sebagian besar didasarkan pada Dokumen Laporan Tahunan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) kepada Kongres pada 2 September 2020," tutur Hasanuddin saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (2/9).
Berdasarkan dokumen tersebut, kata Hasanuddin, pada halaman 198-199 tercantum analisa Pentagon bahwa PLA (Militer China) yang mempertimbangkan untuk membangun fasilitas dukungan logistik untuk PLA di beberapa negara seperti di Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia Pakistan, Sri Lanka, United Arab Emirates, Kenya, Sisilia, Tanzania, Angola, dan Tajikistan.
Komisi I DPR: Pemerintah Perlu Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Anggota DPR: Dampak Perang Israel Vs Iran Harus Diwaspadai
Anggota DPR Minta Investigasi Penyebab Ledakan Gudang Amunisi Kodam Jaya
"Kemungkinan ini merujuk pada adanya pangkalan logistik PLA di Djibouti yang diresmikan pada tahun 2017 dan dioperasikan angkatan laut PLA," ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Cina sendiri mengklaim bahwa pangkalan di Djibouti tersebut dibuat untuk mendukung misi perdamaian PBB di Afrika.
Kemudian, kata Hasanuddin, yang kedua, mengenai potensi pembangunan fasilitas logistik militer PLA di Indonesia, mungkin saja terjadi.
Tapi, menurutnya, hal itu perlu digarisbawahi bahwa hal tersebut berlawanan dengan prinsip utama politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia sejak dahulu.
"Pendirian pangkalan militer negara asing dengan negara lain hanya mungkin dilakukan dengan kerjasama aliansi pertahanan penuh. Meskipun demikian, sistem aliansi pertahanan tersebut tidak dimungkinkan dalam konteks politik luar negeri bebas aktif kita," tandasnya.
Sebelumnya, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengungkapkan bahwa militer China berusaha membangun jaringan logistik yang mencakup sebagian besar wilayah Samudra Hindia.
Pentagon membeberkan data ini dalam laporan tahunan kepada Kongres AS yang berisi peta kekuatan militer China.
Laporan setebal 200 halaman berjudul “Perkembangan Militer dan Keamanan Republik Rakyat China 2020” itu menjelaskan kemungkinan China menjadikan Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, dan negara-negara lain di Afrika dan Asia Tengah sebagai lokasi fasilitas logistik militer.