Sabtu, 29/08/2020 19:30 WIB
JAKARTA, Jurnas.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) akan menjadi lembaga negara yang menjaga agar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tetap teduh dan kondusif. Dengan demikian gerak roda penyelenggaraan negara dalam mewujudkan cita-citanya tetap stabil, selaras, dan seimbang.
“MPR akan selalu mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa bahwa dalam menegakkan kedaulatan rakyat dan kehidupan berdemokrasi memerlukan sikap dan tindakan saling menghormati. Aktivitas kenegaraan harus selalu mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sikap toleransi, rasa malu, tanggungjawab, menjaga kehormatan, serta martabat diri sebagai warga bangsa,” kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam Peringatan HUT Ke-75 MPR RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (19/8/2020).
Bamsoet mengungkapkan pasca reformasi konstitusi (pasca perubahan UUD 1945), MPR memulai lembaran sejarah baru. MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga negara yang setara dengan lembaga-lembaga negara lain.
“Namun, berubahnya kedudukan serta wewenang MPR tidak berarti menghilangkan peran penting MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR tetap merupakan lembaga negara, lembaga demokrasi, dan lembaga permusyawaratan yang menjalankan mandat rakyat berdasarkan konstitusi,” kata Bamsoet.
MUI DKI Jakarta Bakal Sikapi Perubahan Usai Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota
Test mobil xiaomi
Legislator Apresiasi Penerimaan Negara di Jawa Timur Melebihi Rata-rata
Menurutnya, pemberian kewenangan tertinggi tersebut sejalan dengan ruh pembentukan lembaga MPR, yakni ruh kedaulatan rakyat, rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan.
“Spirit inilah yang kemudian dituangkan dalam Visi MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila, dan Kedaulatan Rakyat,” katanya.
Sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat, MPR merupakan representasi dari daulat rakyat yang menjembatani berbagai aspirasi masyarakat dan daerah, yang mengedepankan etika politik kebangsaan, dengan selalu berusaha menciptakan suasana harmonis antar kekuatan sosial politik dan antar kelompok kepentingan untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara.
MPR juga mendapat tugas untuk memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang disebut sebagai empat pilar MPR. Kemudian mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945 dan pelaksanaannya. Juga menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945.
Visi dan Misi NKRI
Pada kesempatan itu, Bamsoet juga menyampaikan bahwa MPR akan merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar naskah visi misi calon gubernur, bupati, walikota, yang akan berkontestasi dalam Pilkada Serentak pada Desember 2020 adalah bagian tak terpisahkan dari visi misi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Visi misi NKRI itu mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan satu kesatuan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
“Gubernur, bupati, dan walikota yang akan berkontestasi pada Pilkada Serentak harus memiliki pemahaman visi misi NKRI agar pembangunan lebih terintegrasi dan mengacu pada SPPN dan RPJPN,” katanya.
Bamsoet menjelaskan, penetapan Visi dan Misi NKRI untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan integrasi pembangunan nasional dan daerah. Visi dan misi itu juga untuk memberikan kejelasan arah bagi perjuangan negara dan rakyat Indonesia yang dewasa ini sedang membangun agar ada rangkaian kontinuitasnya yang berjangka panjang, sehingga secara bertahap terwujudnya tujuan negara sebagaimana Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
“Insya Allah dalam waktu dekat, MPR akan merekomendasikan kepada KPU agar visi misi calon gubernur, bupati, walikota adalah bagian tak terpisahkan dari Visi Misi NKRI yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.
Dalam bidang kajian sistem ketatanegaraan, lanjut Bamsoet, pimpinan dan anggota MPR berkomitmen untuk melaksanakan rekomendasi MPR masa jabatan 2014 – 2019 terkait penataan sistem ketatanegaraan dan perlunya Pokok Pokok Haluan Negara. Harapannya, di akhir masa jabatan nanti, MPR sudah dapat melaksanakan rekomendasi itu agar sistem ketatanegaraan, konstitusi dan pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Dalam kerangka itu, MPR dan alat kelengkapannya terus melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah kepada lembaga-lembaga negara, berbagai kelompok strategis masyarakat, partai politik, maupun organisasi sosial keagamaan melalui kegiatan silaturahim kebangsaan,” ucapnya.
Bapak Empat Pilar MPR
Berkaitan dengan pemasyarakatan Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika), Bamsoet menyebut nilai-nilai Empat Pilar MPR adalah legasi yang harus dijadikan sebagai warisan kebangsaan yang mesti dijaga, dirawat, dan dihadirkan dalam setiap ruang publik dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sebagai bentuk apresiasi dan ungkapan rasa syukur atas legasi kebangsaan tersebut, MPR memberikan penghargaan kepada almarhum Taufiq Kiemas sebagai “Bapak Empat Pilar MPR.”
“”Atas jasa beliau dalam membangun paradigma kebangsaan, merajut kebersamaan dalam keberagaman, dan menyatukan visi ke-Indonesiaan kita,” kata Bamsoet.
Bersamaan dengan Peringatan HUT Ke-75 MPR RI juga dilaksanakan Seminar Nasional tentang Pembentukan Lembaga Internasional Majelis Suro Dunia.
Peringatan HUT Ke-75 MPR RI dengan tema “75 Tahun MPR Mewujudkan Indonesia Maju” dihadiri secara fisik para Wakil Ketua MPR yaitu Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, dan Sjarifuddin Hasan. Juga dihadiri secara fisik Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono, para Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD, Pimpinan Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, Badan Penganggaran, dan Komisi Kajian Ketatanegaraan.
Secara virtual Peringatan HUT Ke-75 MPR diikuti Ketua DPR Puan Maharani, dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, dan Fadel Muhammad.
Keyword : Kinerja MPR HUT ke-75 MPRMPRbangsateduh