Ayatollah Khamenei: Ekonomi Iran Tidak Boleh Bergantung kepada AS

Senin, 24/08/2020 16:42 WIB

Teheran, Jurnas.com - Pemimpin Revolusi Islam Iran, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei memperingatkan bahwa masa depan ekonomi Teheran tidak boleh dikaitkan dengan perkembangan di negara lain, termasuk Pilpres Amerika Serikat (AS) pada November 2020.

"Perencanaan ekonomi negara tidak harus menunggu pencabutan sanksi atau hasil pemilu di negara lain," kata Ayatollah Khamenei dalam pidato konferensi video yang ditujukan kepada pemerintah administratif, Minggu (23/8).

AS telah memberlakukan sanksi sepihak dan ilegal terhadap Iran sejak menarik diri dari kesepakatan internasional penting tentang program nuklir Iran pada 2018.

Namun, sanksi tersebut hampir tidak menyebabkan krisis besar karena Iran mendiversifikasi ekonomi dari penjualan minyak, yang merupakan target utama sanksi AS, sambil mengandalkan manufaktur domestik dan pertanian untuk mengimbangi dampak negatif dari sanksi tersebut.

"Produksi nasional adalah kunci untuk lapangan kerja, kesejahteraan, pengurangan inflasi & meningkatkan kekuatan mata uang nasional. Hambatan produksi adalah impor yang tidak dibutuhkan seperti produk mewah. Tahun lalu, setengah miliar dolar dihabiskan untuk mengimpor merek ponsel AS yang mewah. Pemerintah harus menghentikan ini," ujar Ayatollah Khamenei.

Ia mengatakan, Iran harus berasumsi bahwa sanksi akan tetap berlaku setidaknya untuk 10 tahun ke depan, meskipun  tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa Iran mungkin memutuskan untuk mengambil keuntungan dari keputusan baik yang diadopsi pemerintah asing di masa depan.

Ayatollah Khemenei selanjutnya merekomendasikan pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang akan memastikan akses lancar negara ke sumber daya mata uang keras, termasuk memaksa bisnis untuk mengembalikan hasil yang diperoleh dari ekspor dan mencegah impor barang mewah.

Sebuah unggahan di akun Twitter resmi Ayatollah Khamenei pada Minggu (24/8) menjelaskan lebih lanjut tentang perlunya menghentikan aliran barang mewah ke Iran pada saat tekanan ekonomi meningkat di negara itu.

"Tahun lalu, setengah miliar dolar dihabiskan untuk mengimpor merek ponsel AS yang mewah. Pemerintah harus menghentikan ini," kicaunya. (Press TV)

TERKINI
KPU Tak Hadir Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Ngamuk Aksi Demo Mahasiswa di AS Tanda Kesadaran Global Israel Negara Penjajah Nurul Ghufron Tak Hadir, Dewas KPK Terpaksa Tunda Sidang Etik Komisi IV Dorong Pariwisata di NTT Harus Didukung Sektor Pertanian, Perikanan, dan Peternakan