Selasa, 18/08/2020 08:08 WIB
Beirut, Jurnas.com - Peringatan pejabat Barat atas perlunya reformasi di Lebanon sering ditanggapi dengan tanggapan yang mengecewakan oleh para pemimpin politik negara itu.
Demikian kata seorang pejabat senior Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan pada Senin (17/8). Pernyataan itu disampaikan setelah ledakan dahsyat di pelabuhan Beirut bulan ini.
Pejabat Amerika Serikat (AS) dan Prancis yang mengunjungi kota itu setelah ledakan 4 Agustus yang menewaskan 178 orang mengatakan sudah menjelaskan tidak akan memperpanjang bantuan keuangan negara itu jika para pemimpinnya tidak menangani korupsi dan salah urus.
Dilansir dari Reuters, para pejabat tersebut mewakili International Support Group (ISG) untuk Lebanon yang meliputi PBB, AS, Prancis dan Inggris.
Prabowo Suarakan Ketidakadilan Negara Barat, Bandingkan Palestina dan Ukraina
Prabowo Sayangkan Sikap Diam Barat Saat Palestina Diserang Besar-besaran
Afrika Sebut Senjata Rusia Lebih Baik daripada Negara Barat
"Dengan keprihatinan besar, Duta Besar ISG hari ini membahas krisis keseluruhan yang semakin mendalam di Lebanon," kicau koordinator khusus PBB untuk Lebanon, Jan Kubis.
Ia mengatakan peringatan keras sudah disampaikan kepada pihak berwenang dan para pemimpin politik dan tanggapan mereka seringkali mengecewakan.
"Harapan masyarakat internasional sudah diketahui - tanpa reformasi mendesak yang membutuhkan dukungan politik yang luas Lebanon tidak dapat mengandalkan dana talangan apapun," ujar Kubis.
Wakil Menteri Urusan Politik Amerika Serikat, David Hale, yang mengunjungi Beirut setelah ledakan itu mengatakan, Lebanon membutuhkan reformasi ekonomi dan fiskal, serta mengakhiri pemerintahan yang tidak berfungsi dan janji kosong.
Bahan mudah meledak yang disimpan dengan tidak aman selama bertahun-tahun di pelabuhan melukai 6.000 orang, menyebabkan 300.000 kehilangan tempat tinggal dan menghancurkan seluruh lingkungan.
Analis memperkirakan bahwa setelah ledakan yang menghancurkan pelabuhan, arteri perdagangan utama, kebutuhan pembiayaan eksternal Lebanon membengkak menjadi lebih dari USD30 miliar dari USD24 miliar.
Kabinet yang sekarang menjabat pada Senin (17/8) memperpanjang keadaan darurat di ibu kota hingga 18 September.