Jum'at, 14/08/2020 06:22 WIB
Washington, Jurnas.com - Setiap potensi vaksin COVID-19 yang didukung program "Operation Warp Speed" pemerintahan Trump kemungkinan belum menerima lampu hijau dari regulator lebih awal dari November atau Desember, mengingat waktu yang dibutuhkan untuk uji klinis skala besar.
Dilansir dari Reuters, lewat sambungan telepon dengan wartawan, Direktur Institut Kesehatan Nasional Amerika Serikat (AS), Francis Collins mengatakan, pengujian vaksin pada setidaknya 10.000 orang berpotensi memberikan cukup bukti keamanan dan kemanjuran untuk digunakan secara luas.
Uji coba vaksin tahap akhir AS yang diluncurkan sejauh ini bertujuan untuk merekrut hingga 30.000 orang.
"Saya tidak berharap untuk melihat, berdasarkan apa yang kita ketahui secara ilmiah, bahwa kita akan berada pada titik di mana FDA dapat membuat penilaian seperti itu hingga lebih lambat dari 1 Oktober," kata Collins, mengacu pada Food and Drug Administrasi.
Momen Donald Trump dan Istri Dievakuasi Usai Terdengar Suara Tembakan
New York Terancam Banjir Ekstrem, 4,4 Juta Warga Berisiko Terdampak
Biaya Perang Amerika Serikat terhadap Iran Tembus Rp1.000 Triliun
"Mungkin November atau Desember akan menjadi taruhan terbaik saya," sambungnya.
Ia menyakan yakin bahwa setidaknya satu dari enam vaksin yang didanai oleh inisiatif tersebut akan terbukti aman dan efektif pada akhir tahun ini.
Pekan lalu, Presiden Donald Trump mengatakan, ada kemungkinan AS memiliki vaksin COVID-19 sebelum pemilihan 3 November, perkiraan waktu yang lebih optimis daripada apa pun yang disarankan oleh pakar kesehatan Gedung Putihnya sendiri.
Collins mengharapkan puluhan juta dosis pertama vaksin yang diproduksi di AS akan dialokasikan untuk mereka yang paling membutuhkan, seperti pasien dengan risiko komplikasi yang lebih tinggi atau petugas perawatan kesehatan garis depan.
Pemerintah AS membantu mendanai pengembangan beberapa vaksin dan terapi melalui program yang bertujuan untuk mempercepat akses ke obat-obatan untuk melawan COVID-19.
Bulan lalu, pejabat kesehatan masyarakat AS menuduh sekelompok ilmuwan dan ahli etika independen dengan pedoman pengembangan untuk menentukan siapa yang harus mendapatkan dosis pertama vaksin, setelah tersedia.