Senin, 10/08/2020 18:08 WIB
Dubai, Jurnas.com - Pemeritnah Iran mengatakan, seruang Dewan Kerjasama Teluk (GCC) kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memperpanjang embargo senjata internasional Teheran yang berakhir pada Oktober tidak realistis.
GCC, yang terdiri dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, mengatakan pada Minggu (9/8) bahwa campur tangan Iran yang berkelanjutan di negara-negara tetangga membuat perpanjangan embargo senjata diperlukan.
Embargo senjata saat ini akan berakhir pada 18 Oktober sebagai bagian dari kesepakatan nuklir Teheran 2015 dengan AS, Rusia, China, Jerman, Inggris, dan Prancis pada 2015. Paman Sam keluar dari pakta tersebut pada 2018.
"GCC saat ini berada di puncak ketidakmampuannya dan kebijakannya yang tidak realistis membuatnya tidak efektif," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Abbas Mousavi pada konferensi pers yang disiarkan televisi pada Senin (10/8).
AS Sebut Tidak akan Terlibat Perang dalam Konflik Bersenjata Iran-Israel
Dwayne Johnson Rahasiakan Pilihannya untuk Pilpres 2024 AS Mendatang
Permohonann Palestina Menjadi Anggota Penuh PBB Dibahas DK Bersama Komite
"Dewan, yang terpengaruh oleh kebijakan dan perilaku yang salah dan merusak dari negara-negara anggota tertentu, telah berubah menjadi corong bagi elemen anti-Iran di dalam dan di luar kawasan," sambungnya.
Rabu lalu, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan, Dewan Keamanan PBB akan memberikan suara minggu ini untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran, meskipun ada peringatan dari beberapa diplomat bahwa tindakan tersebut kurang mendapat dukungan.
Jika AS tidak berhasil memperpanjang embargo, Pompeo mengancam akan memicu pengembalian semua sanksi PBB terhadap Iran di bawah proses yang disepakati dalam kesepakatan 2015.
Pada bulan Mei, Presiden Iran, Hassan Rouhani mengancam akan menanggapinya, jika embargo perdagangan senjata konvensional Iran diperpanjang.
Iran melanggar bagian dari kesepakatan nuklir sebagai tanggapan atas penarikan AS tahun 2018 dan penerapan kembali sanksi oleh Washington. (Reuters).