Jum'at, 24/07/2020 21:29 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menggelar sesi konferensi pers virtual, pada Jumat (24/7) malam mengenai Program Organisasi Penggerak (POP) yang menimbulkan polemik beberapa hari terakhir.
Nadiem memutuskan untuk melakukan evaluasi lanjutan terhadap POP selama 3-4 minggu ke depan, guna memastikan akuntabilitas proses seleksi, kredibilitas dan integritas ormas terpilih, dan pelaksanaan program di masa pandemi.
Namun sayang, konpres tersebut sekalipun tidak menyinggung mengenai mundurnya Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, LP Maarif Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Padahal kisruh POP pertama kali mencuat setelah Muhammadiyah memutuskan mundur dari POP pada Rabu (22/7). Langkah serupa juga diikuti oleh LP Maarif NU pada hari yang sama.
Nadiem Bantah Kurikulum Merdeka Cuma Efektif di Kota Besar
Pidato Hardiknas Terakhir, Nadiem Titip Merdeka Belajar
Pengamat: Nadiem Mirip Sales Bahan Seragam Sekolah
Lalu pada Kamis (23/7) malam, organisasi PGRI juga menarik diri dari program di bawah Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) tersebut, sebab proses seleksi POP dianggap tidak jelas.
Diketahui, selama pelaksanaan evaluasi lanjutan Nadiem mengaku akan melibatkan sejumlah pihak antara lain lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat, dan pakar pendidikan dalam rangka membantu reformasi pendidikan.
"Kemdikbud akan melibatkan ormas yang selama sudah andil dalam pendidikan indonesia. Tanpa peran aktif ormas, pendidikan kita tidak akan sampai pada titik ini," ujar Nadiem.