Rabu, 03/06/2020 15:10 WIB
Jakarta - Pandemi Covid-19 jadi momentum bagi perbaikan dan penataan ulang pertanian kita. Di tengah Pandemi Covid-19, ancaman krisis pangan tengah menghantui dunia akibat masalah produksi dan gangguan distribusi logistik.
Pandangan ini disampaikan oleh Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa, Gus Abdul Muhaimin Iskandar dalam Webinar bertajuk "Mainstreaming Pertanian" yang diselenggarakan DPP PKB, Gerbang Tani, Radesa Institute dan Environment Institute, Rabu (03/06/2020).
"Desifit bahan pangan di beberapa wilayah Indonesia, jatuhnya harga pembelian di tingkat petani namun harga produk pertanian tetap tinggi di tingkat kosumen adalah anomali yang menunjukkan ada masalah struktural di sektor pertanian kita, khususnya pertanian pangan," kata Gus AMI.
Wakil Ketua DPR RI ini juga menegaskan bahwa diperlukan desain ulang pembangunan pertanian, mulai paradigmanya, tata kelolanya, kebijakannnya, karena tantangam pembangunan pertanian kita makin kompleks. Salah satu tantangan terberat sektor pertanian karena belum membawa petani sejahtera.
PKB dan PPP sepakat Koalisi di Pilkada 2024
Sinergi Kementan-Kodim 1910 Malinau Tingkatkan Produksi dengan Perluas Areal Tanam Baru
Saksi Ungkap Acara Ulang Tahun Cucu SYL Dirembes ke Kementan
Menanggapi kebijakan insentif pemerintah bagi petani dan nelayan yang terdampak Covid-19, Gus AMI memandang perlu diikuti dengan kebijakan jangan menengah dan panjang.
"Saya mengapresiasi insentif bagi petani dan nelayan seperti pemberian BLT, Kartu sembako dan relaksasi KUR, akan tetapi perlu dibarengi dengan kebijakan jangka menengah dan pajang," tegasnya.
Redistribusi lahan pada petani gurem, petani miskin dan petani tak bertanah yang dibarengi dengan program penunjangnya atau yang dikenal dengan istilah reforma agraria adalah agenda mendesak yang segera harus dijalankan pemerintah.
Reforma agraria menurut Gus AMI akan membuat pangan kita berdaulat karena didukung oleh rumah tangga petani yang kuat karena lahannya terjamin yang dengan demikian bisa memperkuat produksi dalam negeri.
Lebih jauh Gus Abdul Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa rasio ketimpangan pemilikan dan penguasaan lahan di Indonesia sangat dalam. Merujuk data BPS, indek gini penguasaan lahan mencapai 0,68 artinya sebanyak 1 persen orang menguasai 68 persen lahan di Indonesia.
"Saya sungguh menekankan pentingnya reforma agraria ini sebagai bagian dari menata pertanian pasca Covid-19, juga tentunya harus disertai dengan industrialisasi pertanian agar pertanian menjadi salah satu jalan transformasi ekonomi, khususnya di pedesaan," ungkap Ketua Umum PKB ini menutup sambutannya.
Keyword : Muhaimin IskandarPKBPertanian