Rabu, 07/09/2016 16:05 WIB
Jakarta - Ketersediaan lahan serta pasokan gas menjadi isu utama dalam pembangunan proyek ketenaga listrikan (power plant) IPP Jawa 1.
Pemerintah berencana membangun satu pulau reklamasi untuk penyediaan lahan, namun rencana ini menemui banyak kendala.
"Lahan masih kendala. Sebab masih ada demo penolakan warga yang menentang pembebasan lahan dengan ganti rugi yang amat rendah," ujar Pengamat Energi UGM Fahmi Radhi.
Kelanjutan proyek dengan nilai investasi mencapai USD 2 miliar atau sekitar Rp26,4 triliun ini masih belum jelas. Sebab rencana melakukan reklamasi juga tak segampang yang dibayangkan. Sebab ini membutuhkan proses yang rumit dan jauh lebih lama dibanding pembebasan tanah.
KSOP Cirebon dan Gamatara Trans Ocean Shipyard Kerjasama Penyewaan Lahan
Komisi IV Dukung Aksi Pulau Pari: Reklamasi Rusak Ekosistem Laut
Legislator Golkar: Reklamasi Tambang BUMN Harus Transparan dan Diawasi
"Reklamasi bukan solusi yang tepat dalam pembangunan pembangkit listrik. Meski dibutuhkan area luas untuk pembangunan pembangkit, cuman kalau reklamasi hanya untuk keperluan bangun pembangkit, biaya jadi lebih mahal," jelasnya.
Selain itu, reklamasi juga akan mendapat penolakan warga dan nelayan, termasuk soal perizinan pembangunan dari pemerintah yang sulit keluar.
"Ini kendala-kendala real yang membuat pengerjaan proyek jadi molor. Bahkan, bisa dibatalkan lantaran penolakan warga dan nelayan, serta kemungkinan izin reklamasi tidak keluar," tandas Fahmi.
Keyword : IPP Jawa 1 Reklamasi Power Plant