Selasa, 05/05/2020 20:45 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Gema Perhutanan Sosial Indonesia siap membantu pemerintah dalam membangun ketahanan pangan, di tengah ancaman krisis akibat pandemi Covid-19.
"Kami dari Gema Perhutanan Sosial Indonesia mendukung penuh permintaan Presiden Joko Widodo agar petani mempercepat musim tanam dengan memanfaatkan sisa musim hujan, demi kelangsungan pangan dalam mengatasi krisis pangan akibat covid 19," ujar Ketua Umum DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia, Siti Fikriyah, Selasa (5/5/2020).
Siti menegaskan, petani perhutanan sosial akan berkontribusi menjaga ketahanan pangan. Saat ini sekitar lebih dari 16.000 hektar lahan perhutanan sosial dalam jaringan Gema yang sudah dimanfaatkan untuk pertanian pangan.
"Jika KLHK mengeluarkan SK iphps, maka akan penambahan lagi 20.000an hektar. Hambatan terbit SK pada Dirjen Perhutanan Sosial yang tidak segera menerbitkan SK Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial," jelasnya.
Siti juga mengatakan saat ini sebagian petani telah panen padi, jagung, kentang, cabe dan lain-lain. Namun petani justru kesulitan pemasaran dan harga jatuh. Memasuki musim mereng atau musim tanam kedua petani sudah menanam kembali lahan.
"Saat ini petani membutuhkan pupuk. Keluhan petani adalah ketersediaan pupuk, termasuk juga pupuk subsidi karena harga pupuk normal dan subsidi terpaut 400%. Lebih baik dana bantuan yang tidak jelas diarahkan untuk memberikan bibit, pupuk pestisida dan sarana prasarana pertanian secepatnya," ungkapnya.
Siti selaku Ketua Umum DPP Gema menilai, sebaiknya bantuan pupuk diberikan langsung kepada kelompok tani atau kelompok tani hutan. Sebab bantuan pupuk selalu lewat pengecer dan menyebabkan penyimpangan di mana pupuk diberikan kepada yang tidak berhak.
Ia juga menuturkan program kartu tani belum didistribusikan kepada petani perhutanan sosial, sehingga menyulitkan petani kami memperoleh bantuan pupuk subsidi.
"Ini menjadi beban bagi petani. Alangkah baiknya kartu pra kerja diubah menjadi alokasi kartu tani agar petani dapat mengakses bibit, pupuk, dan pestisida murah untuk kegiatan produksi pangan, akan lebih konkrit hasilnya," ungkap Siti.
Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Gema Perhutanan Sosial Indonesia, M Triyanto menambahkan, pemerintah sebaiknya segera mengevaluasi dan menghentikan program-program yang tidak tepat, pemborosan, rentang pada korupsi, yang menunggangi situasi krisis karena Covid 19.
"Rasanya memalukan jika petani siap menjaga pangan tapi di lain pihak banyak kalangan memanfaatkan situasi Covid 19 untuk mencari keuntungan yang tidak wajar dan mengganggu akal sehat," katanya.
Triyanto mengecam keras tindakan para pencari rente dari situasi sosial ekonomi akibat covid 19. Ia menilai tindakan itu jahat, memalukan, dan menodai nama baik dan kerja keras Presiden Joko Widodo.
"Kami tahu Presiden bekerja keras mengatasi krisis ekonomi dan sosial, jangan dinodai dengan kepentingan-kepentingan jahat untuk menguntungkan diri sendiri," katanya.
"Lebih baik dana-dana tersebut langsung disalurkan kepada petani untuk program-program dalam rangka menunjang produksi pangan dalam jangka dekat ini," tuntas Triyanto.