Selasa, 05/05/2020 05:05 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan, tidak ada perbedaan data ketersediaan pangan antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan data yang dimiliki Presiden Joko Widodo.
"Yang pasti data itu sudah divalidasi. Data yang Bapak Presiden pegang dan Mentan punya itu sama. Data itu berasal dari BPS," kata Syahrul pada saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR RI melalui video conference di AWR Kementan, Senin (4/5).
Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu menegaskan, beberapa provinsi yang mengalami defisit pangan yang disampaikan Presiden sewaktu Rapat Kabinet justru dilaporkan Kementan.
"Pesan dan semangat yang ditangkap dari apa yang disampaikan Bapak Presiden terkait provinsi yang mengalami defisit pangan adalah semacam warning bagi semua pihak yang terlibat dalam distribusi dan transportasi," ujarnya.
Prabowo Rajin Dampingi Jokowi, Pengamat: Pertanda Transisi Mulus
Pertemuan Jokowi-Prabowo dan PM Singapura, Pengamat: Pelibatan Pemimpin Masa Depan
Saksi Ungkap Acara Ulang Tahun Cucu SYL Dirembes ke Kementan
Menurut Syahrul, Ratas tindak lanjut antisipasi kebutuhan bahan pokok pada 28 April 2020, Jokowi menginstruksikan semua pihak untuk membantu agar tidak ada sumbatan distribusi dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Sebelumnya, Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Badan Pusat Statistik (BPS), Kadarmanto mengatakan, data tersebut merupakan data bulanan BPS, yang juga digunakan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan.
"Untuk menghitung surplus-defisit memang sangat dipengaruhi beberapa hal terutama di kebutuhan atau konsumsinya. BPS sendiri hanya menghitung surplus defisit produksi saja. Yaitu total Produksi dikurangi total konsumsi/kebutuhan," katanya.
Data stok dan perkiraan bahan pokok yang diterbitkan oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) menunjukkan bahwa beberapa bahan pokok pangan periode April sampai Juni 2020 masih cukup dan aman.
Untuk beras, neraca hingga Juni diperkirakan sebanyak 6,4 juta ton, jagung sebanyak 1,01 juta ton, gula pasir sebanyak 1,07 juta ton, dan minyak goreng sebanyak 5,7 juta ton.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI yang berasal dari Sulawesi Selatan, Andi Akmal Pasluddin mengatakan dalam Raker bahwa positioning dan fungsi Kementan yang bertanggung jawab pada sektor produksi hulu harus didukung.
"Selama ini, permasalahan harga, penyerapan selalu dialamatkan kepada petani. Semoga ke depan, ada sinergi antara Kementan, Bulog dan Kemendag," ungkap Akmal.