Kamis, 01/09/2016 18:14 WIB
Jakarta - Rencana Kementerian BUMN untuk membentuk Holding BUMN bidang Migas dinilai patut diwaspadai. Jangan sampai ini memunculkan celah masuknya penguasaan kelompok tertentu berkedok negara.
"Usul pembentukan holding BUMN Migas bisa kontraproduktif dengan upaya pembenahan tata keloa migas jika tanpa pembahasan mendatam," ujar Anggota Komisi VII DPR, Syaikhul Islam Ali.
Usulan membentuk Holding BUMN Migas sendiri disampaikan Kementerian BUMN saat pembahasan revisi UU Migas di Komisi VII DPR.
Pembenahan tata kelola migas dan kelembagaan perusahaan migas milik negara sangat krusial, karena menyangkut kedaulatan dan hajat hidup masyarakat yang harus dilindungi sebagaimana amanat UUD.
Legislator Minta Kejelasan Batas Perampasan Aset di BUMN
Kelola Risiko, Direksi BUMN Harus Paham Business Judgment Rule
Komisi XII Evaluasi Sistem Subsidi Tepat Usai Temuan Modus
"Semangat memperkuat perusahaan migas mungkin bagus, tapi akan percuma jika ternyata malah berlawanan dengan semangat undang-undang," tegas Politikus PKB ini.
Keyword : Holding Migas BUMN Syaikhul Islam Ali