Selasa, 16/08/2016 10:50 WIB
Jakarta - Keberadaan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam persoalan kewarganegaraan Archandra Tahar yang yang memunyai paspor ganda dan sempat dilantik menjadi Menteri Energi Sumber Daya Mineral (MEN-ESDM), dianggap telah gagal melindungi Presiden Joko Widodo.
Ridlwan memandang kasus Archandra merupakan kesalahan mekanisme birokrasi intelijen yang kurang berjalan baik. "Seharusnya diminta maupun tidak diminta, BIN harus memberi data 'background' calon menteri," ujar Ridlwan Habib saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Menurut Ridlwan, BIN mempunyai deputi bidang luar negeri dan deputi kontra intelijen yang mempunyai kemampuan pelacakan latar belakang orang yang semestinya bisa berinisiatif membantu presiden. "Apalagi dengan teknologi saat ini, hal itu bisa dilakukan hanya dalam hitungan jam," kata Ridlwan.
Koordinator Indonesia Intelligence Institute itu mencontohkan untuk melihat latar belakang Archandra, BIN bisa menghubungi KJRI Houston melalui sambungan telepon. Selain itu BIN juga bisa memanfaatkan situs pelacakan nama yang mampu menampilkan nama orang beserta kewarganegaraannya dalam waktu 30 detik.
Tebing Fosil Ikan Denmark Bakal Masuk Warisan Dunia UNESCO
Pelibatan Aparat dalam Pengawasan Pajak Jangan Sampai Timbulkan Rasa Takut
Manchester United Belum Menyerah Kejar Antonee Robinson
Presiden RI Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Archandra Tahar dari posisinya sebagai Menteri ESDM, Senin malam. Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, keputusan itu diambil Presiden setelah mendengarkan masukan dari sejumlah pihak. (bbc)
Keyword : BIN Archandra Tahar