Jum'at, 12/08/2016 10:13 WIB
Jakarta - Rekomendasi calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, terancam dicabut oleh partai pendukungnya. Menurut Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, mantan bupati Belitung Timur itu memiliki kelemahan yakni arogansi personal dan dinamika politik yang terlalu liar.
Di antara tiga partai pendukung Ahok yakni Golkar, Hanura, dan Nasdem, Ubedilah menyebut Golkar lah yang paling berpotensi meninggalkan Ahok karena kader internal partai yang tidak satu suara.
"Golkar itu cara berpolitiknya cenderung pragmatis dan akomodatif. Jadi begitu trennya PDI Perjuangan berhasil mencalonkan Risma (Tri Rismaharini), misalnya, Golkar akan menimbang-nimbang untuk meninggalkan Ahok," tutur Ubed, sapaan karib Ubedilah, di Jakarta, Jumat.
Ahok yang sebelumnya merupakan kader Partai Gerindra, memutuskan keluar dari partai tersebut pada 2014 karena perbedaan pendapat tentang RUU Pilkada. Kelakuan Ahok lagi, Ia pun kembali meninggalkan relawan Teman Ahok, saat memutuskan maju dalam Pilkada DKI 2017 melalui jalur partai. Padahal, gerakan relawan tersebut telah berhasil memperoleh satu juta KTP dukungan agar Ahok bisa maju secara independen.
DPR dan Pemerintah Setuju Pemilihan Gubernur DKJ Melalui Pilkada 1 Putaran
Ahok Puji Sosok Ganjar Pranowo Punya Integritas Nyata
Pengunduran Diri Ahok Berlaku 1 Februari 2024
Dengan dua preseden buruk tersebut, PDI-P yang semula membuka peluang untuk mendukung Ahok, kini terkesan menjauh dari mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu. Apalagi setelah Ahok menolak undangan pendaftaran calon gubernur DKI oleh PDI-P, sesuai mekanisme internal partai berlambang banteng.
Menurut Ubed, sepak terjang Ahok yang terkesan melecehkan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi, akan berakibat buruk pada pencalonannya sebagai gubernur DKI Jakarta. "Ahok akan (berakhir) tragis dan 'gigit jari'. Itu buah dari komunikasi politik yang dia bangun," tutur Direktur Pusat Studi Sosial Politik (Puspol) Indonesia itu. Ant.
Keyword : Ahok Pilkada DKI Jakarta