Antisipasi Corona, Pemerintah Perlu Siapkan Exit Strategy Perekonomian Indonesia

Rabu, 05/02/2020 06:05 WIB

Jakarta, Jurnas.com - Wabah virus corono di Wuhan , tidak hanya akan menekan pertumbuhan ekonomi dunia karena ekonomi China yang sistemik dan berdampak global. Namun diprediksi pula mengoreksi pertumbuhan domestik.

Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui dua transmisi. Pertama, ekspor Indonesia ke China akan menurun, kedua nilai investasi China ke Indonesia juga akan berkurang. Dari sisi melemahnya ekspor, Indonesia akan mengalami defisit neraca perdagangan yang lebih dalam.

Anggota Komisi XI DPR Marwan Cik Asan menuturkan secara detail angka statistik nilai ekspor Indonesia ke China mencapai US$ 22,7 miliar di tahun 2019.

Sementara itu dari sisi investasi, realisasi investasi China menempati urutan kedua terbesar setelah singapura dengan nilai investasi US$ 4,7 miliar atau setara Rp65,8 triliun dengan kurs Rp14.000.

Dengan besaran seperti itu tentu saja pelambatan ekonomi di China akan berdampak pada ekonomi Indonesia, khususnya pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi 2020 dengan besaran 5,3 persen.

Sebelumnya dengan nada yang sangat keras mengkritik Menteri Keuangan Sri Mulyani karena target ekonomi tak pernai tercapai dalam 5 tahun pertama periode Presiden Jokowi.

Berdasarkan laporan Bank Dunia, besaran pertumbuhan PDB Indonesia akan terpangkas 0,3 persen jika Pertumbuhan Ekonomi China turun sebesar 1 persen. Itu artinya jika dalam perkembangannya perekonomian China turun dari 6 persen maka diperkirakan perekonomian Indonesia bisa lebih rendah dari 5 persen pada tahun ini.

Lebih jauh, Marwan melihat realitas tersebut dan mencermati pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang lagi-lagi tidak mencapai target, maka pemerintah diharapkan dapat menyiapkan exit strategy untuk mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi China akibat Wabah Corona terhadap perekonomian Indonesia.

Marwan Cik yang juga Ketua BAKN DPR RI melanjutkan, pemerintah perlu menerapkan kebijakan kontrasiklus dengan mempertahankan daya beli dan konsumsi masyarakat sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi.

Jika dipandang perlu pemerintah dapat mengajukan perubahan asumsi makro dan postur APBN Perubahan kepada DPR RI secepatnya, karena target asumsi makro yang diperkirakan sudah tidak realistis.

"Kita punya pengalaman mengatasi krisis karena perlambatan ekonomi global tahun 2008. Pada periode itu pemerintahan SBY melakukan percepatan pembahasan APBN Perubahaan pada awal tahun, melalui serangkaian program dan kebijakan mitigasi dampak negatif tren pelemahan dunia usaha dan daya beli masyarakat," kata Politisi Partai Demokrat ini.

"Maka perekonomian Indonesia pada tahun 2008 masih tumbuh 6 persen dan tahun 2009 dapat tetap tumbuh sebesar 4,6 persen yang merupakan pertumbuhan ketiga tertinggi di dunia pada saat itu. Kita menginginkan Pemerintah sekarang ini dapat meniru cara SBY," sambungnya.

TERKINI
Gelora Cap PKS sebagai Pengadu Domba: Tolak Gabung Koalisi Prabowo-Gibran Taylor Swift Sedih Tinggalkan Pacar dan Teman-temannya untuk Eras Tour di Eropa Komisi I DPR: Pemerintah Perlu Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah Album Beyonce Cowboy Carter Disebut Layak Jadi Album Terbaik Grammy 2025