Kamis, 23/01/2020 10:45 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Perombakan besar-besaran di jajaran Direksi dan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tentu akan sangat berpengaruh pada keberlanjutan bisnis maskapai penerbangan BUMN itu.
Sebab, orang yang ditempatkan itu nantinya akan mengelola, memimpin, mengawasi dan memberi nasehat apabila kebijakan perusahaan salah arah.
"Penunjukan direksi dan komisaris PT Garuda Indonesia yang baru oleh Menteri BUMN adalah baik sepanjang dasarnya adalah pertimbangan profesional demi kejayaan perusahaan. Tapi kalo dasarnya adalah kalkulasi politik maka tidak akan memperbaiki kondisi PT Garuda Indonesia yang saat ini sangat memprihatinkan," kata Kapoksi F-PKS di Komisi VI DPR RI, Amin AK di Jakarta, Kamis (23/01/2020).
Selama ini, kata Amin AK, Problem terbesar yang melanda BUMN adalah masalah integritas manajemennya.
DPR Ingatkan Pemerintah Antisipasi Konflik Iran-Israel
Puncak Mudik Hari Ini, Garuda Indonesia Terbangkan 82 Ribu Penumpang
Garuda Indonesia Resmi Buka Rute Jakarta - Doha PP
Mereka yang seharusnya mengelola BUMN dengan cara-cara yang penuh integritas dan profesional, malah menjadikan BUMN sebagai sarana untuk memperkaya diri atau golongannya.
"Mungkin disebabkan (ketika) proses penunjukan mereka sebagai direksi atau komisaris tidak benar-benar didasarkan pada hasil fit and proper test yang obyektif. Tapi lebih banyak dipengaruhi faktor pertemanan, koneksi, pengaruh kekuatan politik dan sebagainya," katanya.
Sebagai mitra dari Kementerian BUMN, Amin AK bersama rekan - rekannya di Komisi VI DPR RI tentu berharap agar Direksi dan Komisaris baru di PT Garuda dapat mengimplementasikan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) secara ketat.
Tata Kelola Perusahaan yang baik, kata Wakil Rakyat asal Lumajang - Jember itu bisa terwujud apabila ada GGG (Good Government Governance) atau Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
"Salah satu indikator dari penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Menteri BUMN menunjuk direksi/komisaris BUMN dengan pertimbangan profesional bukan atas dasar pertimbangan politik," tegas dia.
Untuk diketahui, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memutuskan merombak besar - besaran susunan direksi dan komisaris.
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk secara resmi mengangkat Irfan Setiaputra sebagai Direktur Utama untuk menggantikan Ari Askhara yang dipecat karena skandal penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton.
Selain itu, Garuda juga memutuskan untuk mengangkat lima komisaris baru, yakni Triawan Munaf sebagai Komisaris Utama, Chairal Tanjung sebagai Wakil Komisaris Utama, Elisa Lumbantoruan dan Yenny Wahid sebagai Komisaris Independen, dan Peter F Gontha sebagai Komisaris.
Selain itu, Garuda juga mengumumkan daftar direksi baru yang dibawahi oleh Irfan Setiaputra, yaitu Dony Oskaria sebagai Wakil Direktur Utama, Fuad Rizal sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Tumpal Manumpak Hutapea sebagai Direktur Operasi.
Kemudian, Aryaperwira Adileksana sebagai Direktur Human Capital, Rahmat Hanafi sebagai Direktur Teknik, Ade R. Susardi sebagai Direktur Layanan, Pengembangan Usaha, dan IT, dan M. Rizal Pahlevi sebagai Direktur Niaga dan Kargo.