Jum'at, 17/01/2020 21:13 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mempertanyakan kebijakan pemerintah terhadap sektor industri di perkebunan, seperti Industri Hasil Tembakau (IHT).
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif APINDO, Danang Girindrawardana dalam acara Desiminasi Hasil Kajian Kemitraan dalam Pertanian Tembakau di Ruang Serba Guna APINDO, Jakarta Selatan, Jumat (17/1).
Danang mempertanyakan, mengapa komoditas perkebunan yang berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) justru ditekan begitu banyak regulasi. Sebaliknya, jika tidak berkontribusi terhadap PDB justru aturan sedikit.
"Memang kalau diamati proses penyusunan kebijakan komoditas yang memberikan sumbangsi besar pada negara polanya hampir sama," ungkap Danang.
Tak Hanya Pertambangan, Ganjar Siap Hilirisasi Sektor Perkebunan dan Kelautan
Lepas 250 PMI Sektor Perkebunan, Suhartono: Kesempatan Kerja di Luar Negeri Cukup Luas
Who Sebut Industri Tembakau Pencemar Terbesar di Dunia
Danang mencontohkan, seperti kelapa sawit, dari hulu hingga hilirnya ada puluhan regulasi yang mengaturnya. Begitupun dengan industri tembakau dan rokok yang aturannya sudah tak terhitung.
"Pada tahun 2009, ada aturan pembatasan iklan rokok. Kemudian keluar Perda-perda penjualan rokok dan terakhir kemarin kasus Djarum Foundation," jelasnya.
Karena itu, Danag tak menampik bahwa masih ada upaya untuk mengkerdikan industri perkebunan. "Apabila ini terus menerus dilakukan maka akan menghantam pelaku industri dan para petani tembakau di Indonesia," tegasnya.