Selasa, 14/01/2020 11:01 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah China diperkirakan tidak akan mengerahkan pasukan militer di perairan Natuna. Sebaliknya, negeri tirai bambu tersebut lebih memilih memobilisasi ratusan nelayan di lokasi yang sama.
Perkiraan tersebut disampaikan oleh pakar geopolitik asal Jepang Kunihiko Miyake di Jakarta, Senin (13/01/2020).
"Saya melihat situasi ini dalam bingkai yang cukup sederhana. China (Tiongkok) tidak akan mengerahkan kapal angkatan lautnya (ke perairan Natuna). Namun, yang akan dilakukan, mereka akan mengirim ratusan perahu nelayan yang diikuti dengan kapal penjaga (coast guard vessel)," terang Miyake.
China mengklaim perairan Natuna sebagai bagian dari wilayah perairan tradisionalnya (Nine Dash Line).
Trump Tolak Permintaan Pangeran Saudi Serang Houthi Yaman
Korban Tewas Banjir Nepal Tembus 1.410 Orang, 5.650 Lainnya Masih Hilang
China Desak AS-Iran Kembali Berdialog, Tekanan Militer Dinilai Bukan Solusi
Pakar geopolitik yang pernah berkarir sebagai diplomat di Jepang itu mengatakan, konflik antara Indonesia dan China di perairan Natuna kemungkinan tidak melibatkan adu kekuatan militer.
"Jika kita lihat, China akan menempatkan kapal-kapal penjaga pesisirnya terlebih dahulu di perbatasan. Ini adu kekuatan antar-coastguard bukan navy (angkatan laut)," tambah dia.
Pengajar tamu (visiting professor) di Ritsumeikan University, Jepang, itu berpendapat Pemerintah Jepang dapat membantu Indonesia pada penguatan sektor penjagaan batas maritimnya.
"Banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah Jepang. Sebagai negara cinta damai, tentu Jepang tidak memberikan bantuan militer. Namun, Pemerintah Jepang dapat memberikan dukungan untuk meningkatkan kapasitas penjagaan maritim Indonesia," terang Miyake.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama antara Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia dengan Japan Coast Guard (JCG) pada Juni 2019.