Iran Mulai Berlakukan Pembatasan Internet

Kamis, 26/12/2019 05:30 WIB

Teheran, Jurnas.com - Pemerintah Iran mulai memberlakukan pembatasan akses internet seluler di beberapa provinsi, sehari sebelum gelombang protes terbaru.

Sejumlah unggahan di media sosial mengajak warganet mengikuti protes dan melakukan upacara peringatan korban tewas, pada Kamis (26/12) ini.

Media pemerintah, ILNA, mengatakan agen-agen kementerian intelijen telah menyita sekitar 126 senjata buatan Amerika Serikat (AS) yang diselundupkan ke kota Isfahan.

Protes pada awalnya dipicu pada November lalu oleh kenaikan harga bensin, kini telah diperluas menjadi seruan kebebasan berpolitik dan masalah-masalah lainnya.

Dikutip dari Reuters, seorang pejabat membantah pemblokiran internet, yang ditutup selama sekitar satu minggu dalam kerusuhan November. Sebuah kantor berita juga mengutip operator seluler yang mengatakan layanan mereka tidak terganggu.

Sementara ILNA mengutip informasi di Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi mengungkapkan bahwa akses internet seluler ke situs-situs luar negeri diblokir oleh "otoritas keamanan" di provinsi Alborz, Kurdestan, Zanjan, dan Fars.

"Menurut sumber ini, ada kemungkinan bahwa lebih banyak provinsi akan terpengaruh oleh penghentian konektivitas seluler internasional," kata ILNA.

Observatorium penyumbatan internet NetBlocks menulis di Twitter, "Dikonfirmasi: Bukti gangguan internet seluler di beberapa bagian #Iran. Data jaringan menunjukkan dua penurunan konektivitas berbeda pagi ini di tengah laporan pemadaman regional," tulis NetBlocks.

Di sisi lain, juru bicara Kementerian Komunikasi Iran membantah ada perintah untuk mematikan internet. "Tidak ada perintah seperti itu yang dikeluarkan oleh pengadilan atau pihak berwenang terkait lainnya. Ini berita palsu," kata Jamal Hadian dalam sebuah postingan Twitter.

Tiga operator seluler Iran juga membantah mengalami gangguan internet, menurut laporan kantor berita YJC.

Diketahui, pemblokiran internet mempersulit para pemrotes untuk memposting video di media sosial untuk menghasilkan dukungan, dan juga untuk mendapatkan laporan yang dapat diandalkan tentang tingkat kerusuhan.

Pasukan keamanan telah siaga untuk setiap peristiwa yang dapat memicu lebih banyak kerusuhan, setelah 1.500 orang tewas dalam waktu kurang dari dua minggu pasca protes meletus pada 15 November menurut Reuters.

TERKINI
Komisi IV Dorong Pariwisata di NTT Harus Didukung Sektor Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Komisi IV: Taman Nasional Komodo Harus Dijaga Kelestariannya Kerusakan Saraf di Punggung, Britney Spears Harus Terapi Akupunktur Setiap Hari Komisi XI Nilai Kenaikan BI-Rate Antisipasi Pelemahan Rupiah