Selasa, 14/06/2016 16:41 WIB
Jakarta - Komisi IV DPR RI menginginkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dapat lebih memperhatikan nelayan dan mengurangi anggaran yang tidak berhubungan langsung dengan nelayan seperti pengadaan kapal markas dan pesawat patroli.
"Masih kurang alokasi pembangunan masyarakat terutama untuk nelayan, seharusnya tidak dilakukan pemotongan anggaran seperti untuk bantuan pakan dan minapadi. Masih ada kegiatan yang tidak relevan seperti pengadaan kapal markas, pesawat patroli," kata Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa.
Menurut Edhy Prabowo, dengan kondisi penghematan anggaran yang dicanangkan pemerintahan saat ini, Menteri Susi dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu memilih antara anggaran untuk memodernisasi pengawasan atau anggaran untuk memperbaiki taraf kesejahteraan kalangan nelayan tradisional di daerah-daerah.
Seperti program untuk pengadaan seperti kapal markas dan pesawat patroli, Komisi IV DPR RI juga menginginkan apakah sudah ada kepastian persetujuan terkait anggaran "multi-years" (tahun jamak) karena diperlukan persetujuan yang pasti dari pihak Kementerian Keuangan. "(Pengadaan) ini cita-cita mulia tetapi belum ada kepastian, sudah adakah surat dari Kemenkeu tentang boleh atau tidak multiyears itu," katanya.
Menurut Edhy, saat ini KKP tampaknya lebih memilih untuk melakukan modernisasi pengawasan tetapi tidak ada upaya langkah yang dilakukan terhadap nasib nelayan, seperti memperhatikan nelayan yang menjadi korban penggusuran di sejumlah daerah.
Menteri Susi mengemukakan bahwa pihaknya sudah berbicara kepada Menkeu terkait dengan anggaran "multiyears" ini. Sedangkan terkait dengan pengadaan pesawat patroli, Menteri Susi menyatakan bahwa selama ini sudah bekerja sama dengan TNI AU, tetapi biaya yang dikeluarkan untuk BBM-nya sangat besar sehingga beban biaya tersebut bisa ditekan dengan memiliki pesawat patroli yang dimiliki oleh KKP sendiri. (Sundari/ant)