Senin, 16/12/2019 16:57 WIB
Jakarta, Jurnas.com - PP Muhammadiyah menginginkan mekanisme Pemilihan Presiden (Pilpres) tetap digelar secara langsung oleh rakyat.
Hal tersebut lantaran mekanisme Pilpres secara langsung merupakan buah dari semangat perjuangan reformasi yang merupakan kelanjutan sekaligus koreksi dari periode orde baru dan orde lama yang memiliki semangat nilai - nilai demokrasi dan penegakkan nilai-nilai kebangsaan sebagaimana cita-cita nasional.
"Pemilihan presiden dan wakil presiden itu merupakan buah dari reformasi, bersama dengan amandemen UUD 45. Karena itu Muhammadiyah memandang bahwa tonggak pertama ini, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat harus tetap dipertahankan," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir usai menerima kunjungan Pimpinan MPR, di PP Muhammdiyah, Menteng, Jakarta, Senin (16/12/2019).
Selain itu, PP Muhammadiyah juga menginginkan Presiden hanya boleh menjabat selama dua periode dan setiap periode hanya lima tahun.
Kunjungan Wamenlu Libya, Fadel Muhammad: Libya Sudah Aman, Buka Kembali Program Beasiswa
Pemasyarakatan Gaya Hidup Sehat Langkah Penting Cegah Penyakit tidak Menular
Ketua MPR Publikasikan Hasil Riset Terkait Empat Pilar Kebangsaan di Jurnal Ketahanan Nasional UGM
"Muhammadiyah juga tetap berpandangan bahwa presiden dan wakil presiden terpilih ke depan itu tetap lima tahun dan maksimal dapat dipilih kembali untuk satu periode lagi sehingga ini menjadi dua periode jika memang rakyat menghendaki," katanya.
Sementara itu, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyambut baik masukan pemikiran PP Muhammadiyah terkait mekanisme Pilpres tetap digelar secara langsung oleh rakyat dan pembatasan masa jabatan presiden.
"Kami juga menyambut baik apa yang disarankan atau menjadi pemikiran PP muhamadiyah bahwa pemilihan presiden jangan di utik-utik harus tetap melalui pemilihan langsung oleh rakyat," kata Bamsoet.
"Sekali lagi terima kasih prof haedar, bahwa apa yang disampaikan sangat berguna bagi kami, kami punya masa pembahasan masih panjang sampai 2024, kami sudah patok 2023 harus kita putuskan apakah kita perlu amandemen terbatas atau tidak sama sekali. Ini sangat tergantung kepada situasi politik yang berkembang dan dinamika yang ada," sambung Bamsoet.
Turut Hadir dalam silaturahmi itu diantaranya, Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani dan Sekjen MPR, Ma`ruf Cahyono.
Keyword : PP Muhammadiyah Haidar Nashir Bamsoet MPR