Kamis, 12/12/2019 18:45 WIB
Jakarta, Jurnas.com - PDI Perjuangan mengaku tak setuju dengan gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menghukum mati para pelaku Koruptor. Sebab, gagasan itu bertentangan dengan nilai - nilai dasar Hak Asasi Manusia.
"Itu kan pertama melanggar komnas HAM, kedua kita juga harus telaah apakah itu perlu dilakukan atau tidak?, itu kan sudah ada undang-undangnya, ya kita ikuti saja lah undang-undang tersebut, jangan sampai kita kemudian bergerak terlalu cepat tapi kemudian melanggar undang-undang," kata Politikus PDI - Perjuangan, Puan Maharani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan para terpidana korupsi bisa saja diberikan hukuman mati, jikalau masyarakat berkehendak. Hal itu disampaikannya tepat pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.
Jokowi pun mengatakan, saat ini undang-undang yang mengatur soal hukuman mati belum ada yang memberikan sanksi hukuman mati kepada para terpidana pelaku korupsi. Sehingga, perlu ada revisi soal UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dibahas bersama DPR.
DPR Ingatkan Risiko Besar Pekerja Migran yang Berangkat Secara Ilegal
Komisi III DPR: Revisi UU Polri Harus Perkuat Penanganan Kejahatan Siber
Komisi X Minta Negara Lebih Serius Perhatikan PTS dan Dosen
"Itu yang pertama kehendak masyarakat. Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana, UU Tipikor itu dimasukkan," kata Jokowi.
Keyword : Puan Maharani DPR Jokowi Koruptor Dihukum Mati