Rabu, 04/12/2019 17:50 WIB
New York, Jurnas.com - Wakil Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS), Wilbur Ross menolak memberikan tenggat waktu apa pun untuk kesepakatan perdagangan dengan China.
Ia pun melancarkan serangan baru terhadap raksasa telekomunikasi China, Huawei, yang semakin meredupkan harapan untuk mengakhiri perang dagang yang sudah berlangsung semala 17 bulan.
Ross mengatakan, lebih penting untuk mencapai kesepakatan perdagangan dengan China yang menguntungkan AS daripada terburu-buru melalui kesepakatan pada akhir tahun ini, atau bahkan tahun depan.
Dua negara ekonomi terbesar di dunia masih perlu merinci perincian tentang pembelian produk pertanian China, beberapa masalah struktural dan mekanisme penegakan hukum untuk menandatangani perjanjian perdagangan yang diharapkan akan diselesaikan Presiden Donald Trump bulan lalu.
DPR Desak Pemerintah Tutup Perusahaan Baja Ilegal China
Genjot Penjualan di China, Toyota Gandeng Tencent
Toyota Kenalkan Dua Varian Mobil Listrik untuk Pasar China
Trump mengatakan, kesepakatan perdagangan sementara dengan China dapat diundur hingga setelah pemilihan presiden AS pada November 2020.
"Poin yang dia coba buat adalah kita perlu kesepakatan yang tepat, dan apakah itu datang Desember ini, atau Desember mendatang, atau tanggal lain jauh lebih penting daripada mendapatkan kesepakatan yang tepat," kata Ross dalam wawancara luas saat berkunjung ke New York.
"Yang penting adalah mendapatkan kesepakatan yang berhasil. Mari kita hadapi itu, jika kita tidak membuat kesepakatan dengan China sekarang, itu akan memakan waktu lebih lama sebelum ada kesepakatan," kata Riss
"Sangat sedikit presiden lain yang bersedia menghadapi tekanan dan ketegangan untuk bernegosiasi dengan China," kata Ross menambahkan.
Ia menyatakan berharap Trump akan memenangkan pemilihan presiden 2020. Tetapi jika Trump kalah dan tidak ada kesepakatan dicapai dengan China, masalah itu akan menjadi masalah orang lain.
"Persetujuan final akan diserahkan kepada Trump dan Presiden China Xi Jinping. Kami bisa merekomendasikan. Kami tidak bisa menjadi pembuat keputusan akhir," jelasnya.
Ia juga mengatakan bahwa perusahaan China yang masuk daftar hitam pemerintah AS pada Mei telah mendorong pemasoknya untuk melanggar undang-undang AS dengan mengatakan kepada kepada mereka untuk memindahkan operasinya ke luar negeri untuk menghindari sanksi AS.