Minggu, 01/12/2019 21:21 WIB
Berlin, Jurnas.com - Pemerintah Jerman membantah laporan media bahwa mereka bermaksud memberlakukan larangan penuh terhadap gerakan Lebanon, Hizbullah secara keseluruhan.
Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Jerman, Steve Alter mengumumkan di akun Twitternya, dugaan keputusan pemerintah tentang larangan Hezbollah tidak dapat dikonfirmasi, membantah laporan mingguan berita terkemuka Jerman Der Spiegel.
Sebelumnya, Der Spiegel mengklaim sudah belajar dari kalangan pemerintah, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehakiman sudah mencapai kesepakatan menyebut Hizbullah sebagai organisasi teroris yang sejalan dengan posisi resmi Amerika Serikat (AS), Israel dan Liga Arab.
Sejauh ini, sebagian besar negara anggota Uni Eropa sudah menahan diri untuk tidak menyebut lengan politik gerakan perlawanan Lebanon sebagai organisasi teroris.
Importir Khawatir Pasokan Makanan Berkualitas Terganggu karena Pengecekan di Brexit
AS Sebut Tidak akan Terlibat Perang dalam Konflik Bersenjata Iran-Israel
Dwayne Johnson Rahasiakan Pilihannya untuk Pilpres 2024 AS Mendatang
Awal tahun ini, pemerintah Inggris memutuskan hubungan dengan seluruh Eropa untuk menyatakan seluruh organisasi Hizbullah sebagai kelompok teroris.
Menteri Dalam Negeri Inggris, Sajid Javid mengatakan, pemerintah Inggris tidak lagi dapat mempertahankan perbedaan antara kegiatan politik dan militer Hezbullah dan dengan demikian akan memasukkan unit politik kelompok itu dalam daftar hitamnya.
Sayap politik Hizbullah adalah partai politik yang dipilih secara demokratis dengan perwakilan di parlemen Lebanon. Pada Mei 2018, gerakan perlawanan Hizbullah dan sekutu politiknya memperoleh lebih dari setengah kursi di pemilihan parlemen negara itu.
Saat itu, Israel tak menerima hasilnya, menteri pendidikan rezim saat itu Naftali Bennett mengatakan, keuntungan Hizbullah menunjukkan, negara Lebanon tidak dapat dibedakan dari kelompok tersebut dan Tel Aviv tidak boleh membedakan mereka dalam perang masa depan.
Peran Hizbullah dalam kampanye antimilitansi di Suriah membuat marah negara-negara Barat yang, selama delapan tahun terakhir, mendukung kelompok-kelompok teroris yang menentang pemerintah Presiden Bashar al-Assad.
Hizbullah memainkan peran utama dalam membantu Assad membersihkan wilayah Suriah dari kelompok-kelompok teroris. Kelompok perlawanan juga menanggapi serangan udara Israel yang sering ke Lebanon.
Libanon telah dilanda ketidakpastian politik setelah protes nasional terhadap salah urus ekonomi dan korupsi yang telah menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri Saad Hariri.
Protes ekonomi datang ketika pertumbuhan di negara itu merosot di tengah kebuntuan politik yang tak berujung dan kesengsaraan ekonomi dalam skala yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir.