Sabtu, 30/11/2019 07:40 WIB
Teheran, Jurnas.com - Organisasi internasional seharusnya tidak tinggal diam mengenai sanksi ekonomi kejam Washington yang juga menyasar makanan dan obat-obatan di Iran.
Demikian kata Menteri Kesehatan dan Pendidikan Medis Iran, Saeed Namaki dalam suratnya kepada Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, pada Jumat (29/11).
"Orang-orang Iran yang pemberani menjadi korban petak-petak dan sanksi ekonomi yang telah dijatuhkan oleh pemerintah AS," kata Namaki dalam surat tersebut.
Iran, lanjutnya, telah menjadi target pembatasan ketat yang berdampak buruk pada impor makanan, obat-obatan dan peralatan medis.
Tampil Glamor dengan Rambut Pirang, Billie Eilish Merasa Bukan Jati Dirinya
Tampil Glamor dengan Rambut Pirang, Billie Eilish Merasa Bukan Jati Dirinya
Menteri Luar Negeri Iran Meremehkan Tetapi Tetap Selidiki Serangan Pesawat Tak Berawak
Ia mengatakan Washington mengklaim sanksinya tidak termasuk obat-obatan, peralatan medis dan makanan. Namun, faktanya sanksi itu sejalan dengan upayanya untuk secara sengaja menghentikan impor barang-barang penting bagi yang membutuhkan.
Namaki menekankan bahwa hambatan besar yang dilakukan AS dalam hal impor obat-obatan dan peralatan medis Iran memiliki dampak negatif pada perawatan banyak pasien Iran.
"Dengan menjatuhkan sanksi kepada negara Iran, AS tidak hanya melakukan terorisme ekonomi tetapi dalam praktiknya telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Namaki.
Sebagai organisasi utama yang bertugas menyediakan cakupan kesehatan masyarakat universal, WHO tidak boleh tetap acuh tak acuh terhadap masalah penting ini, kata menteri Iran.
Ia menambahkan bahwa para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa harus bertanggung jawab atas penerapan tindakan yang melanggar hukum.
Tahun lalu, Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik Washington keluar dari kesepakatan nuklir 2015 dengan Iran, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), dan mengeluarkan sanksi terberat terhadap Teheran.
Sanksi tersebut membebaskan barang-barang kemanusiaan, seperti obat-obatan dan instrumen obat-obatan. Namun pada kenyataannya, langkah-langkah tersebut membatasi akses Iran ke layanan medis dan kesehatan.
Pada Mei, Akademi Ilmu Kedokteran Iran menulis surat keluhan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam hal ini.
Dalam surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden Akademi Alireza Marandi menyebutkan keluhan yang ditulis sebelumnya dalam mengutuk sanksi tidak adil.