Rabu, 20/11/2019 11:40 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar akan melobi partai-partai penguasa Uni Eropa, agar sanksi dan pembatasan penggunaan sawit bisa dilonggarkan.
Upaya itu dilajukan Cak Imin saat menghadiri acara European People`s Party (Partai Masyarakat Eropa), membahas masalah lingkungan hidup dan perubahan iklim di Zagreb, Kroasia, 19-21 November 2019.
"Persoalan sawit (Crude Palm Oil/CPO) akan menjadi isu serius yang mereka bahas," ujar Cak Imin di Zagreb, ibukota Kroasia, Rabu (20/11).
Cak Imin menuturkan, Uni Eropa telah mengeluarkan Renewable Direction Red II yang melarang penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakar nabati di seluruh Eropa.
"Padahal Indonesia sedang gencar mengembangkan B20 dan B30, bahkan B50. Salah besar tuduhan bahwa kita tidak komit soal lingkungan hidup," sambung Cak Imin, yang juga Ketua Umum DPP PKB.
Bagi Cak Imin, perundingan kerja sama Indonesia Eropa (IEU - CEPA) soal bio fuel ini harus disikapi serius dan tegas, karena akan in to force di 2020.
Ia juga mengingatkan, Sawit adalah salah satu sumber perekonomi bangsa Indoensia, dimana ada 16,2 juta rakyatnya hidup dari industri kelapa sawit.
Karena itu, Cak Imin bertekat memanfaatkan forum European People`s Party untuk mengimbangi pandangan diskriminatif Uni Eropa soal sawit. "Insyaalloh berhasil," tegasnya.
Pertemuan ini merupakan gathering dari partai partai politik penguasa di seluruh Eropa. Dihadiri oleh sekitar 40 negara dan partai-partainya, forum ini menjadi ajang konsolidasi dan koordinasi partai-partai anggota Parlemen Eropa itu.
Keyword : Cak IminPartai Masyarakat EropaSawit