Rabu, 06/11/2019 13:50 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Perdana Menteri Irak, Adel Abdul-Mahdi mengatakan semua tuntutan pemrotes yang mencari pembubaran pemerintah adalah "sah", tetapi memperingatkan bahwa keluhan yang sedang berlangsung akan tumbuh lebih jauh jika pemerintah mundur.
Setelah pertemuan para menteri di ibukota Baghdad, Adel Abdul-Mahdi menyampaikan komentar tentang protes anti-pemerintah yang sedang berlangsung yang dimulai pada awal Oktober.
Dia mengatakan pembubaran pemerintah tidak mungkin "tanpa alternatif yang cepat dan fleksibel".
"Pengunduran diri pemerintah dapat menyebabkan pendalaman lebih lanjut dari masalah-masalah di negara ini. Karena kewenangannya yang terbatas, pemerintah sementara tidak dapat menyetujui anggaran dan menyadari reformasi yang diminta," kata perdana menteri dilansir Yenisafak.
Namun, ia menambahkan bahwa ia siap meninggalkan jabatannya seandainya partai-partai politik menyetujui penggantinya.
Perdana menteri melanjutkan dengan mengatakan bahwa protes di seluruh negeri itu damai dan sah serta tuntutan demonstran akan ditanggapi sesuai dengan hukum.
Namun, ia menambahkan bahwa ia siap meninggalkan jabatannya seandainya partai-partai politik menyetujui penggantinya.
Perdana menteri melanjutkan dengan mengatakan bahwa protes di seluruh negeri itu damai dan sah dan tuntutan demonstran akan ditanggapi sesuai dengan hukum.
Selain itu, ia mengatakan ada provokator yang meredam protes dengan menyerang properti pribadi dan publik.
Irak telah diguncang oleh gelombang protes kedua sejak 25 Oktober terhadap korupsi yang mendalam, pengangguran dan kurangnya layanan dasar. Setidaknya 260 orang telah tewas dan 12.000 lainnya terluka sejak saat itu, menurut Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Irak.
Kemarahan telah meningkat di Irak dalam beberapa tahun terakhir karena meningkatnya pengangguran dan korupsi yang merajalela. Banyak orang di negara ini memiliki akses terbatas ke layanan dasar seperti listrik dan air bersih.
Menurut angka Bank Dunia, pengangguran kaum muda Irak adalah sekitar 25%. Ini juga peringkat negara ke-12 paling korup di dunia oleh beberapa organisasi transparansi.
Keyword : Perdana Menteri Irak Tuntutan Demonstran