Minggu, 20/10/2019 13:04 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Permintaan Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman agar Presiden Jokowi segera mengumumkan kabinet usai pelantikan dinilai tidak etis.
Anggota DPR Fraksi Demokrat, Irwan mengatakan, Gerindra sebagai partai yang bukan pengusung tidak layak untuk mendesak Jokowi mengumumkan menteri yang duduk di kabinet kerja jilid II.
“Artinya tetap penentu akhirnya adalah presiden. Jangan paksa atau desak Jokowi untuk segera umumkan kabinet,” kata Irwan, kepada wartawan, Minggu (20/10).
Irwan mengatakan, alasan Gerindra untuk mendorong percepatan kabinet pun kurang tepat, karena jika bicara hak prerogatif presiden maka sudah dibatasi waktu sebagaimana yang diatur dalam UU, yaitu pembentukan kementerian dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji.
Sertifikasi Halal Paling Lambat Dipenuhi Oktober 2024
Penerbitan Visa Jemaah Haji Indonesia Capai 92 Persen
Wujudkan Swasembada, Kementan Gelar ToT Antisipasi Darurat Pangan Nasional
Irwan pun menyarankan agar Gerindra mendoakan dan mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf lima tahun ke depan.
“Sebaiknya mari kita doakan dan dukung Jokowi-Ma’ruf bisa lanjutkan pencapaian lima tahun periode sebelumnya. Bagaimanapun tantangan pemerintah ke depan tidak mudah, butuh gotong royong pikiran dan tindakan seluruh anak bangsa,” jelas legislator asal Kaltim ini.
Dalam kesempatan itu, Irwan mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Jokowi-Ma`ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024.
“Semoga dengan semangat optimisme dan persatuan kita bisa setara dan sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia,” tutup Irwan.
Keyword : Partai Demokrat Kabinet Jokowi Menteri