Sabtu, 19/10/2019 22:43 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden priode kedua saat ini akan cenderung pemerintahannya bakal lebih refresif terhadap kebebasan berpendapat.
Hamid menyamakan bedakan Jokowi pada lima tahun silam yang mengesankan sebagai pemimpin yang pro rakyat. "Potret pelantikan 2014, kita lihat seorang Jokowi diarak dengan kereta kencana oleh ribuan orang," ujarnya disela diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.
Tapi kali ini, kata Hamid lagi, Jokowi dikelilingi oleh pengamanan yang berlebihan. menurutnya, pengamanan yang hanya cocok untuk pemimpin yang bukan negarawan, "Untuk memegang kekuasaan besar dengan nyali dan mental yang kecil," ujarnya.
Pernyataan kritis juga disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani. Indikasinya diwarnai tindakan represif dan kekerasan yang diduga dilakukan aparat.
Hakordia 2023, Jokowi Dorong DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset
Indonesia Diapresiasi Telah Dekatkan Asia Tenggara dengan Pasifik
Presiden Jokowi-PM Kamboja Bahas Ketahanan Pangan dan Perlindungan WNI
KontraS membeberkan rangkaian unjuk rasa di berbagai daerah pada pengujung September 2019. Aksi itu mengakibatkan setidaknya lima korban meninggal, terdapat pula korban luka-luka dan penangkapan serta penahanan sewenang-wenang.
"Kalau negara ini mengaku sudah demokratis, seharusnya pelarangan aksi atau berekspresi politik seharusnya difasilitasi negara, bukan justru dibatasi," ujar Yati.