Senin, 30/09/2019 19:43 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Virus African Swine Fever (ASF) atau flu babi Afrika sudah menyebar ke sejumlah negara Asia Tenggara. Namun, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan virus ini belum diketahui ke Indonesia.
Demikian tegas Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan), saat memberi arahan pada temu koordinasi pengawasan dan pencegahan penyakit ASF pada hewan babi ke Indonesia di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Senin (30/9).
Penyebaran wabah ASF di benua Asia dimulai pada Agustus 2018 dari China, kemudian ke Mongolia pada Januari 2019, Vietnam Februari, Kamboja Maret, Hongkong Mei, Korea Utara Mei, Laos Juni, Myanmar Agustus dan menyusul Filipina dan Korea Selatan.
Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, (Organization Internationale des Epizootics/OIE) merilis bahwa penyebaran virus ASF sudah masuk di Timor Leste sejak September 2019.
Biro Pemberitaan Parlemen Terima Kunjungan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Timor Leste Tertarik Model Pemberdayaan Desa Melalui SDGs Desa
Kementan Minta Pelaku Usaha Patuhi Standar Biosekuriti
"Peta penyebaran cukup masif dan sudah sangat dekat dengan wilayah kita. Hari ini kita lakukan langkah antisipatif," kata Jamil.
Menurut Jamil, penyakit yang menyerang babi ini kali pertama mewabah di Afrika 1921 yakni Kenya dan terus mewabah hingga menjadi endemik di sebagian sub-sahara Afrika termasuk pulau Madagaskar dan meluas ke benua Eropa.
"Potensi penyebaran ASF ke Indonesia sangat cepat, karena itu kami lakukan antisipatif untuk mewaspadainya," tambahnya.
Di tengah merebaknya virus tersebut, Jamil mengatakan, Kementan belum berpikir untuk melarang atau munutup aktivitas ekspor dan impor. Namunakan memperketat jalur udara, darat, laut dan perbatasan.
"Kami akan lakukan pengetatan. Kami juga tidak mau nantinya merugikan masyarakat. Kita tahu Indonesia juga merupakan produsen ekspor daging babi," ujar Jamil.
Soal pelarangan ekspor dan impor daging babi, kata Jamil, Kementan harus terlebih dahulu merundingkannya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Perhubungan.