Senin, 23/09/2019 16:32 WIB
Jakarta, Jurnas.com - DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan sikap atas bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah dan Riau. Hal itu mengingat luasnya lahan yang terbakar dan banyaknya korban yang ditimbulkan akibat bencana ini.
Ketua DPP PKB Bidang Sosial dan Bencana, Marwan Dasopang menyampaikan keprihatinan atas bencana asap tersebut. Untuk itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Gus AMI) meminta seluruh kader peka terhadap bencana asap yang terjadi.
"Saya ingin menyampaikan keprihatinan PKB terhadap bencana asap sekarang ini. Ketum PKB meminta agar seluruh anggota peka terhadap bencana asap sekarang ini, kata Marwan, saat jumpa pers di Ruang Fraksi PKB, Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/9).
Kata Marwan, PKB sangat menyayangkan tidak sinerginya penanganan kebaikan hutan dan lahan oleh pemerintah yang menyebabkan jatuhnya korban dan kerugian pada banyak aspek, ekonomi, sosial kesehatan dan juga pendidikan.
Chile Mulai Masa Berkabung Usai Kebakaran Hutan yang Tewaskan 112 Orang
Kementerian LHK Klaim Tingkat Emisi 2023 Berkurang 42 Persen
DPR Dukung KLHK Perbanyak Pelibatan Masyarakat dalam Mitigasi Karhutla
Untuk itu, kata Marwan, PKB mendorong dilakukannya langkah-langkah pemadaman Karhutla secara efektif dan sistematis dengan melibatkan multy stakeholder.
"Menyerukan kepada pemerintah daerah untuk memberikan layanan terbaik untuk para korban kebakaran hutan dan lahan, serta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mengatasi kebaikan hutan dan lahan ini," tegasnya.
Selain itu, lanjut Marwan, PKB juga menyerukan kepada pihak terkait, korporasi, yang memiliki lahan di lokasi bencana Karhutla harus bertanggung jawab untuk menanggulangi bencana kebakaran ini dengan upaya pemadaman dan juga pencegahan.
"Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan optimalisasi program-program mencegah kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan semua unsur masyarakat serta menerapkannya secara konsisten," kata Marwan.
Keyword : Kebakaran Hutan Kabut Asap Karhutla DPP PKB