Senin, 22/07/2019 20:01 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Pengamat kebijakan publik Digipol Strategic Indonesia, Nur Fahmi BP, mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) serius melakukan reformasi birokrasi.
Pada 18 Juli lalu, OpenGov Asia memberi penghargaan kepada Kementan karena mampu memanfaatkan teknologi mendukung optimalisasi kerja, meningkatkan pelayanan masyarakat serta mampu mengeluarkan terobosan baru.
Pemberian penghargaan ke Kementan dilakukan saat pertemuan tahunan Indonesia OpenGov Leadership Forum ke-4.
Penilaian dilakukan tim teknis independen dan tanpa pemberitahuan. Tim teknis independen menganggap Kementan mampu mempercepat pembangunan pertanian.
Legislator Minta Pemerintah Bongkar Mafia Pupuk Subsidi hingga ke Akar
Sahroni Desak Polisi Telusuri Pupuk Palsu yang Rugikan Petani Rp3,3T
Komisi IV: Kementan Harus Gandeng Polisi Tindak Tegas Mafia Beras
Menurut Nur Fahmi, semua kesimpulan penilaian tersebut selayaknya patut ditiru oleh kelembagaan lain, khususnya pemerintah.
"Ini yang dibutuhkan dalam perubahan birokrasi pemerintahan. Kementan cepat tanggap. Mengerti apa yang dibutuhkan publik sesuai zamannya untuk meningkatkan kualitas kerja," ujar Nur Fahmi, Minggu (21/7).
Nur Fahmi menuturkan, kemampuan Kementan dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang makin lebih baik bakal mendongkrak citra pemerintah.
Karena itu, Nur Fahmi berpendapat, Kementan punya andil utama terhadap mutu kerja pemerintah di mata publik. Selain itu, target peningkatan hasil pertanian juga dapat terwujud sebab lingkungan kelembagaan Kementan telah cukup bagus.
Nur Fahmi mengungkapkan, keberhasilan reformasi birokrasi Kementan juga akan menutup segala ruang kecurangan yang dapat menghambat kemajuan pertanian nasional.