Rabu, 10/07/2019 22:24 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah Indonesia belum menentukan sikap terhadap warga negara Indonesia (WNI) mantan Islamic State Iraq and Syria (ISIS) yang kini berada di kamp al-Hawl, Baghou, Suriah.
Perdebatan terkait nasib para WNI itu berpusar pada isu kemanusiaan hingga ancaman keamanan yang mungkin terjadi ketika mereka kembali ke Tanah Air.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT,) Komisaris Jenderal Suhardi Alius mengusulkan agar pemerintah memberikan kesempatan kedua, khususnya untuk anak-anak yang berada di Suriah atas ajakan orang tua mereka.
Ia memandang pembiaran terhadap anak-anak itu justru tidak akan menghentikan mata rantai kekerasan berlandaskan pemahaman mereka. "Beri kesempatan kedua untuk anak-anak itu, jangan dilepas, jangan dimarjinalkan," kata Suhardi di Jakarta, Selasa (9/7).
Komisi I DPR: Pemerintah Perlu Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Pengadilan Turki Menghukum Warga Suriah atas Pemboman Istanbul
Menteri Luar Negeri Iran Meremehkan Tetapi Tetap Selidiki Serangan Pesawat Tak Berawak
BNPT memperkirakan ada 120 WNI kombatan ISIS berada di Suriah, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.
Namun perkara pemulangan mereka ke Indonesia juga tidak mudah. Pemerintah setidaknya harus menjamin bahwa mantan kombatan Daesh itu tidak menjadi ancaman bagi keamanan masyarakat.
Apalagi rentetan aksi teror yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh sel-sel teroris dan kelompok yang berafiliasi dengan paham Daesh.
Terkait hal itu, Suhardi menyatakan kesediaan lembaga pimpinannya untuk mengambil alih proses pemulangan mereka ke Indonesia, namun setelah melalui tahap assessment.
Assessment diperlukan untuk mengidentifikasi motif WNI tersebut bergabung dengan Daesh dan sampai sejauh mana tingkat pemahaman mereka. Sebab setiap WNI yang bergabung dengan ISIS memiliki tingkat keterlibatan dan pemahaman yang berbeda.
"Saya berinisiasi, ini memang kita belum ambil keputusan, tapi assesment ada di sana (di Suriah), jangan di sini, supaya kita tau persis situasinya," ucap Suhardi.
Mereka yang kembali nantinya akan berada dalam pendampingan dan pengawasan BNPT. "Kami bikin sistem, di satu sisi kita siapkan masyarakat untuk pulih, yang sudah terpapar kita netralkan, tapi jangan dimarjinalkan,"
Di sisi lain, Suhardi merasa tak keberatan dengan penegakan hukum bagi WNI yang menjadi tahanan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) karena menjadi fighter dalam pertempuran membela ISIS.
"Untuk laki-laki akan menjalani proses hukum di sana, bagi kami penegakan hukum justru lebih bagus karena dari locus-nya ada di sana," katanya. (Anadolu)