Kamis, 27/06/2019 06:55 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mendorong peningkatan pelayanan bagi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
Hal tersebut disampaikan Menaker Hanif saat memberikan sambutannya pada acara Halalbihalal BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (26/06).
DPada awal sambutannya, Hanif mengucapkan Selamat Hari Idulfitri dan permohonan maafnya kepada seluruh jajaran Direksi beserta para pegawai BPJS Ketenagakerjaan.
“Saya pribadi dan juga mewakili Kementerian Ketenagakerjaan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan Ramadan dan idulfitri kali ini menjadi berkah untuk kita semua, dan juga menjadi berkah bagi Indonesia yang sejahtera,” kata Hanif.
Siap Tinggalkan MU, Varane Bakal Pensiun di Lens
Pochettino Akui Sempat Frustasi Jadi Pelatih Chelsea
Chelsea Gaet Wonderkid Palmeiras, Biayanya Selangit
Pada kesempatan ini, Hanif menekankan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan jaminan sosial yang berkualitas.
“Saya mendorong kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk terus memastikan terlindunginya jaminan sosial bagi warga negara Indonesia tanpa terkecuali,” ungkap Hanif.
Untuk menyiasatinya tersebut, Hanif memandang perlunya kajian pembelajaran secara mendalam maupun melakukan pembelajaran dengan negara yang memiliki sistem jaminan sosial yang sudah maju.
Hanif juga menyoroti terkait kinerja dari BPJS Ketenagakerjaan salah satunya yakni tentang tata kelola, dalam hal ini terkait dengan soal pelayanan di dalam BPJS Ketenagakerjaan.
“BPJS Ketenagakerjaan kedepannya perlu untuk terus meningkatkan tata kelola yang baik, yang dalam hal ini terkait dengan soal pelayanan,” ujar Hanif.
Hanif menyampaikan solusi untuk meningkatkan pelayanan yang baik, yakni dengan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal kepada perusahaan-perusahaan agar pelayanan bisa lebih cepat dan efektif.
Hanif pada akhir sambutannya, mengucapkan apresiasi terhadap kinerja dari BPJS Ketenagakerjaan, yang mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Keyword : Kinerja Menteri Tenaga Kerja