Rabu, 26/06/2019 19:40 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (Wasekjen PKB), Dita Indah Sari menyebut Konferensi Bahrain tentang perdamaian Israel - Palestina tidak etis dan tak masuk akal.
Demikian disampaikan pada konferensi pers "Situasi Timur Tengah dan Palestina" di Keduataan Besar Palestina untuk Republik Indonesia, di Jakarta, Rabu (26/6).
"Menurut kami, konferensi Bahrain ini sangat tak etis bagi sebuah negara yang menjadi sumber masalah justru mengintimidasi perbaikan ekonomi tanpa melibatkan rakyat dan pemerintah Palestina," tegas Dita.
Menurut Dita, konferensi ekonomi yang diprakarsai menantu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Jared Kushner, bukan hanya tak etis, tapi juga secara politik dan hukum internasional tidak masuk akal.
Komisi I DPR: Pemerintah Perlu Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Sebut Demonstrasi Ciri Demokrasi, Menlu AS Kecam Sikap Diam Mahasiswa terhadap Hamas
Netanyahu Sebut Apapun Keputusan ICC Tidak akan Pengaruhi Tindakan Israel di Gaza
"Bukan cuman secara etik tidak bisa diterima, tapi secara politik dan hukum internasional tidak masuk akal. Bagaimana mungkin menginisiasi perbaikan ekonomi tanpa melibatkan negara yang bersangkutan," tegas Dita.
Lebih lanjut dijelaskan Dita bahwa masalah ekonomi Palestina bukan karena ketidakmampuan negara itu mengurus dirinya sendiri, tapi problem kemerdekaan dan peperangan yang belum bisa diselesaikan hingga saat ini.
"Jadi problemnya adalah perdamaian. Kami yakin kalau ada perdamaian dan kemerdekaan, Palestina bisa mengurus dirinya sendiri dan meningkatkan ekonominya meski pun tanpa bantuan AS dan sekutu-sekutunya," ujar Dita.
Sebagai bentuk solidaritas dan dukungan kepada Palestina, Indonesia secara konsisten merayakan Pekan Solidaritas untuk Palestina (Solidarity Week for Palestine) setiap tahun.
Meski begitu, Dita berharap ke depan Indonesia memikirkan hal yang lebih kongkrit, seperti memberikan beasiswa kepada anak-anak Palestina di kampus atau pesantren di Indonesia.
"Kami juga memunyai usulan bagaimana jika barang-barang dari Palestina ke Indonesia tidak dikenakan bea masuk. Sehingga, bisa meningkatkan ekspor dan pendapatan mereka," imbuh Dita.