Sabtu, 22/06/2019 12:52 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kebijakan yang diberlakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy terkait zonasi pendidikan terus mendapat kecaman masyarakat. Kebijakan itu dianggap ngawur dan sangat membuat semakin bodoh masyarakat Indonesia.
Walau oleh Menteri kebijakan sudah merevisi, tapi nasi sudah menjadi bubur. Kebijakan itu sudah berjalan saat ini. Beragam kecaman datang dari masyarakat. Dari yang bilang Menteri "Tua" sok luar negeri hingga ada yang menyebutnya menteri tidak berpendidikan dan tidak berkebudayaan.
Berikut kecaman-kecaman dari masyarakat yang dirangkum jurnas.com.
#Bikin Malas Murid dan Guru
"Sistem zonasi malah memanjakan siswa dan guru yang malas. Sementara murid dan guru yang setengah mati agar menjadi pinter, malah jadinya enggan berkompetisi. Murid dan guru berpikir, buat apa mati-matian pinter, toh zonasi pendidikan murid bisa diterima negeri," ujar Subagyo, orang tua murid di Jember, Jawa Timur.
Puncak Hardiknas, Mendikbudristek Sebut Merdeka Belajar Sukses
Muhadjir: Penanganan Bencana di Tiga Provinsi Berjalan Baik
Nadiem Bantah Kurikulum Merdeka Cuma Efektif di Kota Besar
#Menterinya Sok Luar Negeri
"Saya baca menterinya ikutin kayak di luar negeri yang terapkan zonasi pendidikan. Kok nggak mikir ya, atau emang nggak pakai pikiran lagi karena sudah tua. Luar negeri kan pendidikannya sudah terjamin oleh negara. Lah Indonesia siapa yang jamin. Rakyatnya saja masih pada susah," ujar Badriah, orang tua murid di Kabupaten Bogor.
#Menterinya Lucu
"Menterinya berkesan sok pro rakyat, sok berkeadilan, sok pemerataan. Lah, kualitas pendidikan dari pengajaran, sarana dan lainnya saja masih kepayahan. Saya cuma bilang, lucu aja lihat kebijakan menterinya. Pendidikan kok mau dibikin kayak "Wayang Ketoprak". Kok Menteri kayak tidak berpendikan dan berkebudayaan ya. Istighfar deh," ujar Aminah Aisyah, orang tua dari Sukabumi, Jawa Barat.
#Jadi Radikal Sekalian
"Katanya pemerataan. Bohong tuh. Anak saya akhirnya masukin pesantren, karena nilainya bagus dan ditolak masuk sekolah negeri yang dekat dengan sekolah sebelumnya. Masalahnya karena Kartu Keluarga. Anak saya sampai bilang, percuma jadi pintar di Indonesia. Mendingan jadi radikal sekalian," ujar Hasniah, orang tua murid di Surabaya sambil senyum-senyum.