Kamis, 23/05/2019 10:30 WIB
New York, Jurnas.com - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia , Retno L.P. Marsudi menekankan kepada anggota Dewan Keamanan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pentingnya segera menyelesaikan konflik berkepanjangan di Timur Tengah, khususnya Palestina.
Demikian disampaikan Rentno saat memimpin Briefing DK PBB mengenai Timur Tengah di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu (22/5).
"Konflik berkepanjangan di Timur Tengah memiliki dampak bagi perdamaian dan stabilitas kawasan dan global. DK PBB harus dapat menghasilkan progres riil dalam penyelesaian isu Timur Tengah, khususnya Palestina," tegas Retno.
Briefing mengenai situasi di Timur Tengah ini dipimpin Retno dalam kapasitasnya sebagai Presiden DK PBB pada Mei 2019 dan dihadiri seluruh anggota DK
Prabowo Suarakan Ketidakadilan Negara Barat, Bandingkan Palestina dan Ukraina
Mahasiswa Memblokir Universitas Sciences Po Paris karena Perang Gaza
Kepala Intelijen Militer Israel Mengundurkan Diri karena Kegagalan pada 7 Oktober
Dalam briefing tersebut, Retno menekankan pentingnya perlindungan bagi penduduk Palestina.
Ia menyampaikan, laporan komisi independen awal tahun ini, menekankan banyaknya pelanggaran HAM terhadap penduduk sipil, termasuk kekerasan terhadap media dan pekerja kehesatan di Palestina.
"Untuk itu, kami tekankan pentingnya perlindungan internasional bagi masyarakat sipil Palestina," tegas Retno.
Retno juga menekankan perlunya segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Palestina, seperti situasi ekonomi dan sosial masyarakat Palestina.
"Pemrintah Indonesia sangat menghargai berbagai program UNWRA dalam memperbaiki situasi kemanusiaan rakyat Palestina dan kesiapan Indonesia untuk terus mendukung," ujarnya.
Selanjutnya Retno menekankan perlunya memulai proses perdamaian kredibel untuk memastikan kesetaraan semua pihak dalam perundingan.
"Perspektif baru dalam proses perdamaian bukan berarti mengabaikan parameter internasional yang berlaku. Bagi Indonesia, tidak terdapat alternatif lainnya selain ‘solusi dua negara’," ungkap Retno.