Senin, 13/05/2019 13:15 WIB
Teheran, jurnas.com - Komandan elit Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), Mayor Jenderal Hossein Salami mengatakan, kerentanan kapal induk Amerika Serikat (AS) akan mencegah Washington memulai perang melawan Iran.
"Perang AS-Iran tidak mungkin, karena AS tidak memiliki kekuatan dan tidak akan pernah berani memulai perang militer dengan Iran," kata anggota parlemen Mohammad Ali Pourmokhtar mengutip Jenderal Salami dalam pertemuan tertutup.
"Mengirimkan kapal induk AS ke perairan regional hanyalah perang psikologis dan AS berupaya mengintimidasi orang-orang dan pejabat perang tertentu," tambah Salami, menurut Pourmokhtar.
Penjabat Sekretaris Pertahanan AS, Patrick Shanahan telah menyetujui AS akan mengerahkan rudal Patriot tambahan ke Timur Tengah, menurut CNN.
Tampil Glamor dengan Rambut Pirang, Billie Eilish Merasa Bukan Jati Dirinya
Tampil Glamor dengan Rambut Pirang, Billie Eilish Merasa Bukan Jati Dirinya
Menteri Luar Negeri Iran Meremehkan Tetapi Tetap Selidiki Serangan Pesawat Tak Berawak
USS Arlington, yang mengangkut marinir, kendaraan amfibi, dan pesawat terbang berputar, serta rudal Patriot, akan bergabung dengan kelompok kapal induk USS Abraham Lincoln, yang melewati Terusan Suez Mesir pada Kamis, Al Jazeera melaporkan.
Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengklaim pada 5 Mei bahwa penyebaran Kelompok Serangan Carrier Abraham Lincoln USS ke wilayah Komando Pusat AS adalah tanggapan terhadap apa sejumlah indikasi dan peringatan yang meresahkan dan meningkat dari Iran.
Para pejabat dan analis Iran mengatakan pengiriman kapal induk ke kawasan itu hanyalah perang psikologis terhadap Iran.
Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Majlis Heshmatollah Falahatpisheh mengatakan, strategi Presiden AS Donald Trump melawan Iran adalah didorong secara ekonomi.
Dalam sebuah wawancara dengan ISNA yang diterbitkan pada Sabtu (11/5), Falahatpisheh mengatakan, "Trump telah membayangkan bisa membawa Iran ke meja perundingan melalui sanksi."
"Trump menyadari kekuatan Iran dan hanya berusaha untuk membuat perubahan pada kesepakatan nuklir 2015, secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Gabungan," katanya.