Selasa, 09/04/2019 20:09 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 17 April 2019 yang tinggal menghitung hari, Director of Operations of Precision Public Policy Polling (PPPP) Amerika, Jokovic Martinez merilis hasil survei yang menuai kontroversi.
Dalam survei itu dikatakan, 54 persen responden menginginkan presiden baru dan yang menginginkan Jokowi hanya 37 persen, sedangkan 9 persen responden tidak menjawab.
Direktur Eksekutif Indexpolitica Denny Charter menilai kredibilitas lembaga survei Amerika ini perlu dipertanyakan. Apalagi keberadaan dan jejak digitalnya juga tidak bisa dilacak.
Dari penelusuran yang dilakukan, hanya ditemukan perusahaan polling politik bernama Public Policy Polling (PPP) yang berkantor di Raleigh, Carolina Utara, Amerika.
Presiden dan CEO PPP saat ini dijabat oleh Dean Debnam. Di website resminya publicpolicypolling.com dan media sosial PPP juga tidak ada publikasi resmi terkait survei dan polling yang dilakukannya di Indonesia.
Demikian juga dengan Jokovic Martinez, nama tersebut tidak ada di website PPP, google, dan social media seperti facebook, twitter, instagram, maupun linkkedln.
Menurut Direktur Eksekutif Indexpolitica Denny Charter, PPPP itu lembaga aneh yang baru kali ini namanya didengar. Bahkan sama sekali tidak punya rekam jejak digital yang jelas alias abal-abal.
"Saya baru dengar lembaga survei tersebut, di Amerika ada lembaga Survei yang namanya hampir mirip yakni Public Policy Polling, lembaga ini konsultan Partai Demokrat di Amerika dan membantu Obama dan Hillary," ujar Denny.
Namun Denny menilai Public Policy Polling itu berbeda dengan lembaga PPPP yang barusan merilis survei memenangkan Prabowo. "Jadi ini seperti lembaga plesetan," kata Denny.
Menurut Denny, intinya lembaga survei harus bisa menjelaskan metodeloginya dan mempertangungjawabkan datanya secara ilmiah. Selain itu dilihat bagaimana track recordnya, dan selama metode surveinya benar, idealnya hasil survei dari lembaga lain juga mendekati.
"Dengan tingkat kepercayaan 95% Peluang berbeda kecil sekali, artinya dari 100 kali survei dengan metoda, populasi, dan tujuan yang sama, 95 akan sama hasilnya dan kemungkinan berbeda atau meleset hanya 5 persen," katanya.
Sebelumnya, Director of Operations of PPPP Amerika, Jokovic Martinez mengklaim dari hasil survei lembaganya ditemukan 58 persen masyarakat percaya kinerja pemerintahan Jokowi buruk.
"Dari 3.032 responden, sebanyak 58 persen menyatakan Indonesia sedang dikelola oleh pemerintahan yang memburuk. Indonesia dianggap dalam ancaman hutang yang makin meningkat naik 69 persen menjadi Rp4.416 triliun pada 2014-2018," kata Martinez .
Dalam temuan survei ini, 54 persen resonden menginginkan presiden baru dan yang masih menginginkan Jokowi terpilih kembali jadi Presiden hanya 37 persen dan 9 persen responden tidak memeberikan jawaban.
"54 persen responden mengganggap Jokowi tidak menjalankan pemerintahan dengan benar yang menghasilkan clean government dan banyak temuan bocornya uang negara yang digunakan untuk proyek infrastruktur," tandasnya.
Sementara itu, ketika responden diajukan pertanyaan jika pemilihan presiden digelar hari ini siapa yang akan dipilih, hasilnya sebanyak 38 persen memilih Jokowi dan 40 persen memilih Prabowo.
Dan ketika diajukan pertanyaan memilih Jokowi- Ma`ruf apa Prabowo-Sandi kepada 3.032 responden? Hasilnya sebanyak 36 persen memilih 01 dan sebanyak 51 persen memberikan suaranya pada Prabowo -Sandi. Sementara sisanya 13 persen responden mengaku masih belum memutuskan pilihan.
Dari 13 persen yang belum memutuskan untuk memilih, ketika ditanyakan kembali siapa yang dipilih nanti, maka jawabannya sebanyak 3 persen pasti memilih Jokowi- Ma`ruf dan 4 persen memilih Prabowo- Sandi. 6 persen memutuskan untuk tidak memilih alias golput.
Jajak pendapat ini dilakukan kepada warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pemilu 2019 dan juga untuk distribusi media umum.
Wawancara lengkap dilakukan 22 Maret-4 April 2019 dengan jumlah responden 3032 dari 800.091 TPS di 499 kabupaten/kota di 349 provinsi. Wawancara dipilih secara acak dan dilakukan melalui telepon menggunakan profesional- staf peneliti survei terlatih (agen langsung) dari pusat panggilan telepon Precision Public Policy Polling di Jakarta.
Proses jajak pendapat dimonitor secara ketat untuk memastikan sampel representatif dari pemilih terdaftar di pemilih KPU tercapai berdasarkan partai, geografi, jenis kelamin, usia dan demografi lainnya. Adapaun Margin kesalahan untuk ukuran sampel sebanyak 3.032 adalah +/- 1,78 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.