Jum'at, 05/04/2019 09:23 WIB
Jakarta - Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dinilai tidak mendidik dalam berpolitik. Untuk itu, Bawaslu diminta untuk menindak Luhut soal pemberian amplop kepada Kiai Muntasor di Madura beberapa hari lalu.
Anggota Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan, Luhut telah melakukan politik uang sebagaimana dilarang konstitusi.
"Ini tidak mendidik, Bawaslu harus berani menindak Pak Luhut. Jelas menyuruh orang mendukung salah satu paslon dengan memberikan uang itu money politics," kata Andre, dalam siaran pers, Jakarta, Jumat (4/4).
Bawaslu, kata Andre, sebagai lembaga pengawas harus menunjukkan netralitasnya. Menurutnya, jangan hanya berani menindak kesalahan yang dilakukan oleh orang yang tidak mendukung pasangan petahana.
Anies Soroti Kasus Tewasnya Pendukung Prabowo di Pilpres 2019: Tidak Ada Kejelasan
Dukung Gibran, Luhut Menentang Kepatutan dan Etika Publik
Dukung Gibran, Luhut Menentang Kepatutan dan Etika Publik
"Iya dong harus bernani netral, saya yakin Bawaslu itu diisi oleh orang-orang kredibel. Jangan sampai hanya menindak kepada pejabat publik yang dukung oposisi saja, padahal jelas ini membagikan uang untul mendukung salah satu paslon," jelasnya.
Kaya Andre, apa yang dilakukan Luhut itu kurang etis karena di depan orang banyak. Pasalnya, seorang kiai atau ulama dimuliakan bukan disuruh untuk memilih paslon tertentu dengan memberikan uang, apalagi sampai direkam.
"Jelas menurut saya para ulama dan para kiai itu kita harus hormati, bukan dikasih uang dengan meminta dukung paslon tertentu," kata Andre.
Keyword : Pilpres 2019Luhut PanjaitanBPN Prabowo