Rabu, 27/03/2019 05:32 WIB
Damaskus, Jurnas.com - Pemerintah Suriah bersumpah akan merebut kembali Dataran Tinggi Golan. Itu disampaikan setelah Presiden Donald Trump mengakui wilayah yang diduduki sebagai bagian dari Israel yang mendapat tanggapan kuat dari Rusia, Turki, dan Iran.
Trump mengakhiri setengah abad kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) setelah melepaskan cuitan pada Kamis lalu bahwa "sudah waktunya untuk sepenuhnya mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan".
Trump mengatakan wilayah itu sangat penting strategis dan keamanan penting bagi negara Israel dan stabilitas regional.
Pasukan Israel mengambil kendali atas dataran vulkanik dari Suriah dalam perang enam hari pada 1967 dan kemudian mencaploknya. Langkah itu mendapat kecaman dari dewan keamanan PBB dan tidak pernah diakui secara internasional.
AS Sebut Tidak akan Terlibat Perang dalam Konflik Bersenjata Iran-Israel
Dwayne Johnson Rahasiakan Pilihannya untuk Pilpres 2024 AS Mendatang
Film Badarawuhi Di Desa Penari Tayang di USA, Ini Harapan Produser Manoj Punjabi
Media pemerintah Suriah mengatakan, Damaskus bertekad membebaskan wilayah itu dengan segala cara dan apapun yang terjadi.
Damaskus mengatakan pernyataan Trump menunjukkan "bias buta Amerika Serikat terhadap Israel tetapi tidak akan mengubah fakta bahwa Golan dulu dan akan selalu menjadi wilayah Arab Suriah"
Sekutu Suriah Rusia dan Iran juga mengecam Washington. Iran mengatakan pengumuman itu ilegal dan tidak dapat diterima, dan Rusia menunjukkan bahwa perubahan status Dataran Tinggi Golan akan menjadi pelanggaran langsung terhadap resolusi PBB.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan kepada wartawan bahwa pengumuman Trump itu dapat mengacaukan situasi yang sudah rapuh di Timur Tengah.
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, pada Jumat memperingatkan bahwa deklarasi Trump yang "sial" telah membawa kawasan itu "ke tepi krisis baru dan ketegangan baru".
"Kami tidak akan pernah mengizinkan legitimasi pendudukan Dataran Tinggi Golan," katanya.
Sejumlah negara Eropa juga memperingatkan potensi kerusakan tatanan internasional.
Kementerian luar negeri Prancis mengatakan: "Pengakuan kedaulatan Israel atas Golan, wilayah pendudukan, akan bertentangan dengan hukum internasional, khususnya kewajiban bagi negara-negara untuk tidak mengakui situasi ilegal."
Pemerintah Jerman mengutuk apa yang dikatakannya sebagai "langkah sepihak". "Jika perbatasan nasional harus diubah, itu harus dilakukan melalui cara damai di antara semua yang terlibat," kata juru bicara Ulrike Demmer. (Teheran Time)