Selasa, 05/03/2019 07:40 WIB
Riyadh, Jurnas.com - Pemerintah Arab Saudi belum memulihkan kedutaan kerajaan di Suriah. Ia mengatakan masih terlalu dini untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan pemerintah Presiden Bashar al-Assad.
Demikian disampaikan Menteri Negara untuk Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir, Senin (4/3)
Ia mengatakan pemerintah Saudi tidak akan ikut serta dalam upaya rekonstruksi di Suriah tanpa kemajuan pada proses politik untuk mengakhiri perang delapan tahun negara itu.
"Kerajaan selalu tertarik pada integritas wilayah Suriah dan solusi politik," kata al-Jubeir pada konferensi pers bersama dengan timpalan Rusia Sergey Lavrov di ibukota Saudi, Riyadh.
"(Dan) pembukaan kembali kedutaan terkait dengan kemajuan proses politik," tambahnya.
Riyadh menutup kedutaannya di ibu kota Suriah, Damaskus, dan menarik para diplomat dan stafnya pada Maret 2012.
Al-Jubeir juga mengatakan Riyadh, yang mendukung pemberontak yang memerangi Assad, menentang mengembalikan Suriah ke Liga Arab untuk saat ini.
Suriah diskors dari badan pan-Arab pada 2011. Bukan hanya itu, negara itu juga diganjar dengan sanksi menyusul tindakan brutal Assad terhadap protes anti-pemerintah.
Kerusuhan nail level menjadi perang saudara yang sedang berlangsung di negara itu. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut perang itu telah menewaskan ratusan ribu orang dan menelantarkan lebih dari 11 juta orang lainnya.
Sejak itu, Assad memulihkan kendali atas sebagian besar Suriah dengan dukungan dari Rusia, Iran, dan kelompok-kelompok yang didukung Teheran seperti Hizbullah Libanon.
Arab Saudi, Qatar, Turki dan Uni Emirat Arab (UEA), sementara itu, telah mendukung kelompok-kelompok bersenjata yang menentang Assad selama perang.
Pada Desember tahun lalu, Presiden Sudan Omar al-Bashir menjadi pemimpin Liga Arab pertama yang mengunjungi Damaskus sejak perang di Suriah dimulai.
Tidak lama setelah itu, UEA, sekutu Saudi, membuka kembali kedutaan besarnya di Damaskus pada Desember dalam upaya untuk terlibat kembali dengan Assad dan membangun kembali pengaruhnya di Suriah sebagai cara menghentikan campur tangan regional dalam "urusan Arab".
Tetapi Amerika Serikat (AS) melobi negara-negara Teluk lainnya untuk menunda merehabilitasi Suriah, kantor berita Reuters melaporkan bulan lalu, mengutip lima sumber yang mengetahui proses tersebut.