Sabtu, 02/02/2019 10:53 WIB
Beijing, Jurnas.com - Perundingan terakhir sengketa perdangan China dan Amerika Serikat (AS) berakhir membuahkan hasil. Demikian menurut media pemerintah Negeri Tirai Bambu.
Hal itu setelah Presiden AS, Donald Trump, mengatakan, akan segera bertemu dengan mitranya dari Tiongkok untuk mencoba mengamankan kesepakatan komprehensif antara dua negara ekonomi terbesar di dunia itu.
Kedua pihak mengadakan diskusi "jujur, spesifik dan berbuah" selama dua hari perundingan tingkat tinggi di Washington, DC, kantor berita resmi Xinhua melaporkan pada Jumat (1/2) waktu setempat, mengutip pernyataan dari delegasi China.
Para perunding AS juga melaporkan kemajuan substansial setelah berakhirnya perundingan, bahkan ketika Gedung Putih mengancam akan mengenakan tarif barang-barang China senilai USD 200 miliar menjadi 25 persen dari 10 persen adalah pada 1 Maret.
AS Sebut Tidak akan Terlibat Perang dalam Konflik Bersenjata Iran-Israel
Dwayne Johnson Rahasiakan Pilihannya untuk Pilpres 2024 AS Mendatang
Film Badarawuhi Di Desa Penari Tayang di USA, Ini Harapan Produser Manoj Punjabi
Berbicara di Gedung Putih pada pertemuan Kamis (31/1) dengan Wakil Perdana Menteri China, Liu He, Trump mengatakan optimis, kekuatan ekonomi bisa mencapai "kesepakatan terbesar yang pernah dibuat."
Dengan pertumbuhan ekonomi di China melambat tajam dan kegelisahan investor pada prospek perdagangan lebih lanjut, berhasil dipadamkan perundingan positif kedua negara.
Hanya saja perundingan itu diperumit tindakan agresif Washington terhadap raksasa telekomunikasi China, Huawei. Minggu ini, Departemen Kehakiman AS melayangkan tuntutan pidana terhadap perusahaan dan beberapa eksekutifnya, termasuk Meng Wanzhou.
"Masih harus dilihat apakah kesepakatan dapat dilakukan antara kedua pihak jika Meng tetap berada di bawah tahanan di Kanada sambil menunggu ekstradisi ke AS," kata Adrian Brown dari Al Jazeera, yang melaporkan dari Beijing."Kasus Huawei membayangi pembicaraan perdagangan di tengah kepercayaan yang meluas di Beijing. Kasus yang diajukan terhadap pemasok peralatan jaringan telekomunikasi terbesar di dunia dan pembuat smartphone terbesar kedua berbauh politik," sambungnya.