Rabu, 16/01/2019 14:22 WIB
Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tidak akan memberikan sanksi bagi pemerintah daerah (pemda) yang tidak menerapkan sistem zonasi, dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019.
Kebijakan zonasi PPDB sebelumnya tertuang dalam Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018, yang diterbitkan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy pada Selasa (15/1).
“Dalam Permendikbud ini tidak diatur sanksi, tapi ya kami minta kerja samanya kepada pemda,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad pada Rabu (16/1) kepada awak media.
Meski tak terikat sanksi, Hamid mengatakan Kemdikbud tetap akan memberikan pendampingan kepada pemda. Hal itu bertujuan untuk memastikan pelaksanaan sistem zonasi tersebut berjalan baik.
Muhadjir Konsultasi ke Jokowi Soal Surat Pengalihan Kuota Haji
Muhadjir Akui Surat Pengalihan Kuota Haji Atas Permintaan Bos Maktour
Muhadjir Effendy Jadi Saksi di Sidang Korupsi Kuota Haji
“Mulai Februari, kami sudah melakukan sosialisasi dan pendampingan ke semua dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota untuk pastikan sistem zonasi bisa dilaksanakan sebaik-baiknya,” terangnya.
Seperti diketahui, dalam Permendikbud 51/2018, PPDB tahun ini akan dilaksanakan dalam tiga jalur, yakni zonasi dengan kuota minimal 90 persen, prestasi sebanyak lima persen, dan jalur perpindahan orang tua sebesar lima persen.
Keyword : Sistem Zonasi PPDB 2019 Muhadjir Effendy Kemdikbud