Minggu, 30/12/2018 22:18 WIB
Ramallah – Kementerian Luar Negeri Palestina menyerukan komisi internasional untuk menyelidiki penggalian Israel di Yerusalem Timur dan di bawah kompleks Masjid Al-Aqsa.
Lewat sebuah pernyataan yang dirilis pada Sabtu (29/12), kementerian memperingatkan, penggalian Israel menimbulkan ancaman besar bagi rumah-rumah Palestina di kota yang diduduki.
"Penggalian ini menyebabkan keretakan di rumah-rumah Palestina, sehingga otoritas Israel nantinya akan memerintahkan penduduk meninggalkan rumah-rumah mereka dengan alasan karena mereka tak punya tempat tinggal yang layak," jelas kementerian itu, dilansir Anadolu.
Kementerian menyebut penggusuran rumah Palestina oleh Israel sebagai pembersihan etnis sistematis dalam skala besar.
Nurul Ghufron Tak Hadir, Dewas KPK Terpaksa Tunda Sidang Etik
PME 2024, OCBC NISP Hadirkan David Foster, Josh Groban, hingga Afgan
Jokowi Kumpulkan Menteri di Istana, Bahas Relokasi Warga Gunung Ruang
Hingga saat ini, otoritas Israel belum menanggapi pernyataan kementerian tersebut. Sementara itu, Israel menolak akses masuk UNESCO untuk memeriksa situs-situs suci di Yerusalem Timur.
Pada Juli 2017, dewan eksekutif UNESCO mengadopsi resolusi yang mengecam “kegagalan otoritas pendudukan Israel untuk menghentikan penggalian dan praktik ilegal lainnya di Yerusalem Timur, khususnya di dan sekitar Kota Tua".
Setahun sebelumnya, UNESCO mengeluarkan resolusi yang menyebut Yerusalem sebagai kota "pendudukan" dan Israel sebagai "penguasa pendudukan" yang artinya - di bawah hukum internasional - tidak memiliki kedaulatan atas kota bersejarah itu.
Resolusi yang sama menyatakan bahwa Kota Tua Yerusalem adalah "milik Palestina" dan menegaskannya sebagai identitas dan warisan "Muslim dan Kristen".
Israel menduduki Yerusalem Timur selama Perang Arab-Israel 1967. Dalam sebuah langkah yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional, Israel secara sepihak menguasai kota itu pada 1980, dan mengklaimnya sebagai ibu kota "abadi dan utuh".