Sofyan sebut Konflik Agraria Cukup Kompleks

Senin, 10/12/2018 16:15 WIB

Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendapat banyak aduan terkait agraria dan sumber daya alam (SDA) yang berhubungan dengan prioritas Presiden Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.

Menanggapi hal itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, persoalan pertanahan ini sudah terjadi sejak lama dan tidak diatasi secara serius. Hal itu dikarenakan peradilan sengketa tanah yang tidak efisien.

"Masalah pertanahan ini tidak ditangani secara sistematik sejak waktu lama. Baru pemerintah Pak Jokowi ingin menangani secara sistematik," kata Sofyan, Jakarta, Senin (10/12).

Kata Sofyan, pemerintahan Presiden Jokowi fokus membenahi konflik agraria yang sudah lama belum teratasi. Salah satunya dengan program pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat.

"Ini dilakukan karena masalah belum terdatanya tanah mengakibatkan konflik antar masyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan instansi pemerintah," terangnya.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan, pihaknya banyak menerima aduan terkait pelanggaran hak atas kesejahteraan, khususnya yang menyangkut agraria dan sumber daya alam. Dimana, konflik agraria menjadi salah satu fokus Komnas HAM dalam peringatan Hari HAM Internasional 2018.

"Tingginya konflik agraria antara lain berkaitan dengan program pembangunan infrastruktur yang jadi prioritas Presiden Joko Widodo," kata Taufan, dalam pidatonya pada Peringatan Hari HAM Internasional 2018, Jakarta, Senin (10/12).

TERKINI

Gandeng RI, Malaysia Dorong Kerja Sama Dirgantara hingga Kecerdasan Buatan Berpotensi Ditambah, Beasiswa Malaysia Jadi Alternatif S2-S3 Asal RI Polisi Serahkan Barang Bukti Korupsi Febrie Adriansyah ke Kejagung PNM Perluas Pelayanan Hingga 516 Jaringan di Wilayah 3T